Ini Lima Negara dengan Pajak Kripto Terburuk di Dunia, Indonesia Tidak Termasuk

JAKARTA - Aturan perpajakan tentang cryptocurrency global sangat bervariasi di antara negara-negara, dan beberapa yurisdiksi yang telah membuat kebijakan pajak crypto yang sangat ketat untuk penduduk mereka.

Dalam sebuah studi baru oleh perusahaan analitik kripto Coincub, Belgia disebut sebagai negara terburuk di dunia dalam hal perpajakan kripto untuk penduduk. Itu menurut peringkat internal yang mencakup aspek perpajakan seperti pajak atas pendapatan kripto atau keuntungan modal kripto.

Belgia dikenal dengan pajak 33% yang sangat besar atas keuntungan modal pada transaksi kripto, dan juga menahan hingga 50% pajak dari pendapatan profesional pada perdagangan kripto. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Belgia mengadopsi aturan perpajakan kripto yang ketat pada tahun 2017.

Dirilis pada hari Kamis, peringkat pajak Coincub juga memunculkan negara-negara seperti Islandia, Israel, Filipina, dan Jepang sebagai lokasi yang kurang menguntungkan bagi investor kripto.

Di Islandia, setiap keuntungan crypto hingga 7.000 dolar AS dikenakan pajak di bawah 40%, sementara keuntungan yang lebih besar akan dikenakan pajak 46%. Di bawah rezim pajak Israel, penjualan crypto biasanya dikenakan pajak capital gain, yang mencapai 33%. Di sisi lain, jika perdagangan crypto melibatkan pajak penghasilan bisnis, itu bisa mencapai 50%.

Di Filipina, tidak ada pajak atas pendapatan kripto di bawah 4.500 dolar AS, tetapi setelah itu, setiap pendapatan dikenakan pajak hingga 35%. Pemerintah negara itu juga telah membahas pajak baru untuk crypto pada tahun 2024, meningkatkan kekhawatiran bahwa Manila dapat mengikuti jejak India dan mengenakan pajak tetap 30% untuk semua pendapatan crypto.

Jepang menutup lima besar negara terburuk untuk perpajakan kripto bagi penduduk di peringkat Coincub. Negara ini memiliki sistem tarif pajak progresif untuk pendapatan yang dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Tarif pajak bervariasi dari 5% hingga 45%, tergantung pada jumlah total keuntungan.

Di antara ekonomi pajak kripto ketat lainnya, Coincub juga menyebutkan negara-negara seperti India, Austria, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Prancis.

Di sisi lain, penelitian tersebut menunjukkan sejumlah negara yang memberikan insentif pajak yang efisien kepada warganya dan memiliki kebijakan pajak kripto yang jauh lebih menguntungkan.

Menurut peringkat ini, Jerman berada di puncak daftar sebagai tempat terbaik untuk investor kripto, karena siapa pun yang memegang cryptocurrency selama minimal satu tahun tidak akan dikenakan pajak capital gain untuk menjual atau mengonversi kripto mereka. Negara-negara ramah pajak kripto lainnya termasuk Italia, Swiss, Singapura, dan Slovenia.

Pemerintah Indonesia resmi menerapkan pajak kripto di Indonesia. Tarif pajak kripto ditetapkan dalam PMK No. 68/PMK.03/2022. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2022. Para pedagang fisik aset kripto legal yang sudah teregulasi Bappebti, memiliki kewajiban memungut PPn dan PPh bagi setiap investor yang melakukan transaksi jual beli.

Meskipun pengenaan pajak ini menimbulkan sisi positif, tentu muncul pro dan kontra di komunitas kripto dalam negeri terkait besaran fee transaksi yang akan dikenakan ke investor. Yakni bertambah 0,21%. Rinciannya 0,1% untuk Pph dan 0,11% untuk PPN.

Para trader aset kripto yang bertransaksi di exchange teregulasi Bappebti akan dikenakan pajak final sebesar 0.21%. Jauh lebih murah dibanding bertransaksi di exchange yang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak yang mana para trader tersebut akan kena tarif pph normal.

Selain itu, Coincub menyebutkan surga pajak klasik atau negara-negara yang menawarkan bisnis dan individu asing minimal atau tanpa kewajiban pajak untuk setoran keuangan mereka, di mana kripto tidak terkecuali. Di antara mereka, studi tersebut mencantumkan Bahama, Bermuda, Belarus, Uni Emirat Arab, Republik Afrika Tengah, Lichtenstein, dan lainnya.

Coincub menekankan bahwa perpajakan crypto sangat cepat berubah karena peraturan baru terjadi secara teratur. Perusahaan juga mencatat bahwa ada peningkatan jumlah negara yang menerapkan tarif pajak tetap atas keuntungan bagi individu, yang bertujuan untuk menyederhanakan pengambilan pajak.