Departemen Kehakiman AS Desak Binance Berikan Dokumen Terkait Anti Pencucian Uang

JAKARTA – Badan eksekutif federal Amerika Serikat, Departement of Justice (DoJ) baru-baru ini mendesak perusahaan perdagangan kripto terbesar di dunia, Binance, untuk mengirimkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan aturan anti pencucian uang.

Hal tersebut merupakan bagian dari tuntutan Jaksa yang meminta pertukaran kripto untuk menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan money laundry. DoJ juga meminta Binance untuk menyerahkan pesan-pesan yang terkait dengan CEO Binance, Changpeng Zhao.

Melansir CryptoBriefing, Departemen Kehakiman meminta CZ dan 12 bursa serta mitra lainnya untuk mengungkapkan pesan yang membahas bagaimana bursa menangani transaksi ilegal dan merekrut pelanggan A.S., sebagaimana yang dilaporkan Reuters, Kamis, 1 September 2022.

Perusahaan juga diminta untuk membagikan catatan tentang file yang diberi label sebagai “dokumen [untuk] dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file Binance” atau “ditransfer dari Amerika Serikat.” Menurut laporan itu, jaksa penuntut meminta 29 dokumen tentang manajemen, struktur, keuangan, bisnis, dan praktik kepatuhan perusahaan sejak tahun 2017.

Permintaan itu datang sebagai bagian dari penyelidikan kepatuhan Binance terhadap peraturan keuangan AS. Menurut beberapa sumber yang mengetahui masalah ini, otoritas AS ingin memastikan apakah Binance telah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Undang-undang mengharuskan pertukaran crypto untuk mendaftar ke Departemen Keuangan dan mematuhi peraturan anti pencucian uang. Pelanggaran terhadap tindakan tersebut dapat membawa hukuman penjara 10 tahun.

Respon Binance

Terkait masalah tersebut, Patrick Hillmann selaku kepala komunikasi Binance menyatakan bahwa itu adalah “proses standar” bagi regulator untuk menjangkau organisasi kripto yang diatur.

“Kami bekerja dengan agensi secara teratur untuk menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin mereka miliki,” kata Hillmann.

Selain itu, bos Binance Changpeng Zhao juga turut mengomentari tindakan DoJ terhadap perusahaannya. Dalam sebuah postingan Twitter pada Kamis, 1 September, dia mengklaim bahwa pihaknya secara sukarela menyerahkan informasi yang diminta oleh Departemen Keadilan AS.

“Permintaan untuk secara sukarela berbagi informasi tertentu pada tahun 2020, yang kami lakukan,” tulis CZ. Lebih lanjut, CZ mengungkapkan pentingnya “bagi industri untuk membangun kepercayaan dengan regulator.”

Sebelumnya, dalam sebuah artikel investigasi dari Reuters, menyatakan bahwa Binance telah memfasilitasi para penjahat untuk melakukan pencucian uang hasil curian senilai 2,35 miliar dolar AS (sekitar Rp35 triliun). Laporan tersebut juga menuding Binance menghindari sanksi AS terkait pelanggan Iran. Namun, pihak Binance telah membantahnya. CZ menyatakan bahwa Binance menggunakan KYC (Know Your Customer) untuk memverifikasi penggunanya.