Departemen Kehakiman AS Denda Binance Rp66,9 Triliun, Bursa Kripto Bakal Terus Beroperasi

JAKARTA - Dalam perkembangan terbaru di dunia kripto, Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, baru-baru ini menghadapi hukuman berat. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah menjatuhkan denda dan penyitaan senilai 4,3 miliar dolar AS (Rp66,9 triliun) kepada Binance, menjadikannya hukuman terbesar yang pernah dijatuhkan kepada sebuah perusahaan di Amerika Serikat.

Changpeng Zhao, CEO Binance, telah secara terbuka mengakui pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bursa tersebut dan mengumumkan pengunduran dirinya dari Binance. Pengakuan ini melibatkan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang, dan Zhao setuju untuk mengundurkan diri sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan.

Meski denda sebesar 4,3 miliar dolar AS  (Rp66,9 triliun) ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, hal ini tidak menghentikan operasi Binance. Kesepakatan antara DOJ dan Binance memastikan bahwa bursa kripto ini dapat melanjutkan operasionalnya.

Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Binance berjanji untuk meninjau kembali transaksinya dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Departemen Keuangan juga mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan akses ke buku besar, catatan, dan sistem Binance selama lima tahun melalui seorang pengawas.

Tindakan hukum ini terhadap Binance memiliki dampak signifikan bagi ekosistem kripto. Meski bursa kripto ini dihukum, kesepakatan ini memungkinkan bursa ini untuk tetap beroperasi dan mencegah potensi keruntuhan yang dapat mempengaruhi pasar, seperti yang terjadi dengan FTX setahun yang lalu.

Namun, pengumuman ini tidak memberikan rincian mengenai dana pelanggan yang digabungkan. Hal ini menjadi perhatian khusus, terutama mengingat klaim SEC dalam kasusnya terhadap pertukaran kripto.

Perlu dicatat bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) sebelumnya telah menggugat Binance pada bulan Maret, menuduh pelanggaran terkait transaksi derivatif komoditas. Gugatan ini juga menargetkan CEO Binance, Changpeng Zhao, sebagai terdakwa. Konferensi pers yang diadakan oleh Departemen Kehakiman AS bertujuan untuk membahas tindakan penegakan mata uang kripto yang signifikan dan terkait erat dengan tindakan CFTC.