JAKARTA - Kelompok bipartisan anggota parlemen AS pada Senin, 22 Agustus, merilis versi revisi dari RUU yang bertujuan memudahkan organisasi berita untuk bernegosiasi secara kolektif dengan platform media sosial seperti Google dan Facebook.
Menurut rilis berita dari anggota parlemen Undang-Undang Persaingan dan Pelestarian Jurnalisme tersebut akan "menghapus hambatan hukum terhadap kemampuan organisasi berita untuk bernegosiasi secara kolektif dan mengamankan persyaratan yang adil dari platform gatekeeper yang secara teratur mengakses konten berita tanpa membayar nilainya,".
Kelompok itu terdiri dari Senator Demokrat, Amy Klobuchar, dan Senator Republik, John Kennedy, keduanya anggota Komite Kehakiman, dan anggota Komite Kehakiman House, David Cicilline, seorang Demokrat, dan Ken Buck, seorang Republikan.
Versi RUU sebelumnya, yang diperkenalkan pada Maret 2021, telah ditentang oleh dua kelompok perdagangan industri teknologi yang memiliki Facebook, Meta Platforms, dan Google, Alphabet Inc., serta Asosiasi Industri Komputer & Komunikasi dan NetChoice.
BACA JUGA:
Dilaporkan oleh Reuters, RUU yang diperbarui akan mencakup penerbit berita dengan kurang dari 1.500 karyawan penuh waktu dan penyiar berita non-jaringan. Ini akan memungkinkan mereka untuk bekerja sama untuk memenangkan kesepakatan yang lebih baik dari Facebook, Google dan platform besar lainnya.
Undang-undang 2021 akan berlaku untuk organisasi berita cetak, siaran, atau digital apa pun dengan staf editorial khusus yang menerbitkan setidaknya setiap minggu sekali.
Di beberapa negara hal ini sudah berlaku. Misalnya di Prancis dan Australia yang mengharuskan Facebook dan Google yang menggunakan berita dari organisasi berita untuk membayar royalti. Sementara di Indonesia hal ini masih belum dibicarakan secara lebih intensif.
