Facebook Hapus Jaringan Akun yang Digunakan untuk Melaporkan Posting dari Aktivis Antipemerintah di Vietnam

JAKARTA - Facebook telah menghapus jaringan akun dari platformnya yang disebut-sebut telah menargetkan aktivis Vietnam yang kritis terhadap pemerintah negara itu. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat di perusahaan induk Facebook, Meta Platform Inc, Rabu, 1 Desember.

Pada bulan Juli, perusahaan menghapus grup Facebook Vietnam bernama "E47" yang memobilisasi anggotanya untuk melaporkan posting yang tidak mereka sukai ke Facebook, dalam upaya untuk menghapus posting tersebut.

Tindakan terbaru diambil terhadap kelompok terpisah, menurut David Agranovich, Kepala Gangguan Ancaman Global Facebook.

"Apa yang kami lihat adalah jaringan akun di Vietnam yang terlibat dalam penargetan terkoordinasi semacam ini terhadap para aktivis, dan orang lain yang secara terbuka mengkritik pemerintah Vietnam," kata Agranovich kepada Reuters.

Para penyerang menggunakan akun Facebook untuk mengirimkan "ratusan atau ribuan laporan" terhadap target mereka, menggunakan alat pelaporan bawaan Facebook, kata Agranovich tentang jaringan tersebut, yang juga dirinci dalam laporan yang dirilis oleh Facebook pada Rabu lalu.

"Banyak operator akan menggunakan akun palsu, yang akan mereka gunakan untuk berpura-pura sebagai target mereka, dan kemudian mereka akan melaporkan akun asli target sebagai akun peniruan," tambahnya.

Beberapa akun bahkan secara terbuka menawarkan penghapusan akun Facebook lainnya sebagai layanan komersial, menurut Agranovich.

"Mereka pada dasarnya mengiklankan layanan pelaporan kasar semacam ini di bio mereka yang sebenarnya," katanya.

Tidak seperti di negara tetangganya, China, Facebook tidak diblokir di Vietnam, di mana platform medsos ini memiliki sekitar 70 juta pengguna dan merupakan platform utama di negara tersebut untuk e-commerce.

Ini juga menjadi platform utama untuk perbedaan pendapat politik. Hal ini telah menempatkan Facebook dan pemerintah Vietnam dalam pergumulan terus-menerus atas penghapusan konten yang dianggap "anti-negara".

Kementerian Luar Negeri Vietnam, yang menangani pertanyaan kepada pemerintah dari media asing, tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.