Frances Haugen Sebut Digital Services Act Uni Eropa Bisa jadi Aturan Global, Ini Penjelasannya!

JAKARTA – Rancangan aturan Uni Eropa yang mengharuskan perusahaan teknologi untuk berbuat lebih banyak untuk mengatasi konten online ilegal bisa menjadi standar emas secara global untuk dunia online yang lebih aman jika mereka ditingkatkan. Hal ini dinyatakan oleh whistleblower Facebook  Frances Haugen kepada anggota parlemen Uni Eropa pada Senin, 8 November.

Haugen, mantan karyawan Facebook yang bekerja sebagai manajer produk di tim misinformasi sipil perusahaan, menuduh raksasa media sosial itu telah berulang kali memprioritaskan keuntungan daripada menekan ujaran kebencian dan informasi yang salah.

Kesaksiannya kepada Komite Parlemen Eropa datang setelah singgah di London, Lisbon dan Berlin, dan pada saat anggota parlemen Uni Eropa sedang memperdebatkan apakah akan memperkuat Digital Services Act (DSA) yang diusulkan oleh kepala antitrust Uni Eropa, Margrethe Vestager.

“Undang-Undang Layanan Digital yang sekarang ada di hadapan Parlemen ini berpotensi menjadi standar emas global,” kata Haugen seperti dikutip Reuters.

“Ini dapat menginspirasi negara-negara lain, termasuk saya sendiri, untuk mengejar aturan baru yang akan melindungi demokrasi kita tetapi hukum harus kuat dan penegakannya tegas. Jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan sekali dalam satu generasi ini untuk menyelaraskan masa depan teknologi dan demokrasi," katanya kepada anggota parlemen Uni Eropa.

Haugen mengatakan DSA harus diperluas untuk mencakup konten online yang melanggar syarat dan ketentuan platform, dan harus memaksa platform untuk bertanggung jawab atas risiko di luar penyebaran konten ilegal seperti manipulasi pemilu dan disinformasi tentang bahaya kesehatan mental.

Haugen mengatakan konten media berita tidak boleh dikecualikan dari aturan karena kampanye disinformasi masih dapat mempermainkan sistem dengan memanfaatkan platform digital yang digunakan oleh penerbit.

Dalam sebuah posting blog menjelang sidang UE, Facebook menolak klaim Haugen yang memprioritaskan keuntungan daripada keamanan pengguna.

"Bertentangan dengan klaim baru-baru ini tentang perusahaan kami, kami selalu memiliki insentif komersial untuk menghapus konten berbahaya dari platform kami," Monika Bickert, wakil presiden kebijakan konten Facebook, dalam tulisan di blog.

Dia mengatakan Facebook akan menghabiskan lebih dari 5 miliar dolar AS (Rp 71,2 triliun)tahun ini untuk keselamatan dan keamanan.

Kepala Industri UE, Thierry Breton, yang bertemu Haugen sebelumnya pada Senin lalu, mengkritik peningkatan lobi oleh perusahaan teknologi itu atas rancangan aturan dan mendesak anggota parlemen yang memperebutkan ruang lingkup DSA untuk meningkatkan pertimbangan mereka.

"Kecepatan adalah segalanya. Kami membutuhkan paket DSA/DMA yang diadopsi pada semester pertama 2022," katanya usai pertemuan.

DMA, atau Digital Markets Act, adalah undang-undang penting lain yang direncanakan UE yang menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk perusahaan teknologi global.