Kontroversi Soeharto: Dwifungsi ABRI jadi Jalan Jenderal Murah Senyum Berkuasa 32 Tahun

JAKARTA - Soeharto dan Orde Baru (Orba) lihai urusan merangkul militer. The Smiling General mampu menjadikan ABRI (kini: TNI) jadi alat kekuasaan yang ampuh. Kekuasaan Soeharto jadi berumur panjang. Namun, tindakan itu tak sepenuhnya membiarkan sipil jalankan pemerintahan.

Soeharto justru memberikan ruang lebih kepada militer untuk bisa hidup di jalan tengah: antara peran sipil dan militer. Belakangan orang-orang mengenalnya dengan istilah Dwifungsi ABRI. Anggota militer mulai masuk ruang-ruang yang diisi sipil, dari menteri hingga camat.

Kedekatan Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) kerap buat banyak orang terusik. Banyak di antara pemimpin militer tak merestui kedekatan Bung Besar dengan PKI. Partai berlambang palu arit itu dianggap memiliki gelagat tak baik dalam ruang politik Indonesia.

Kehadiran Gerakan 30 September pada 1965 jadi puncak kecurigaan. Jenderal-jenderal TNI AD diculik dan dibunuh kaum pemberontak yang dicurigai berafiliasi ke PKI. Soeharto pun muncul bak pahlawan. Ia segera mengisi kekosongan di TNI AD.

Ia bergerak mematikan api pemberontakan secara cepat dan terukur. Dukungan kepada Soeharto muncul dari mana-mana. Ia lalu mengambil inisiatif melakukan pembersihan kepada simpatisan dan petinggi PKI.

Belakangan Soeharto mendapatkan mandat Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Soekarno dan memanfaatkannya dengan baik. Ia bertindak terukur membubarkan PKI yang menjadi keinginan rakyat. Ia kemudian mulai mencari loyalis Bung Karno yang komunis dari sipil dan pemerintahan.

Semuanya ditahan. Kondisi itu membuat banyak jenderal TNI yang gerah terhadap PKI bersimpati ke Soeharto. Peran Soekarno pun mulai direduksinya. Ia lalu muncul sebagai presiden Indonesia yang baru sedari 1968. Jabatan itu tak lantas membuatnya lupa daratan.

Ia mulai menggunakan militer sebagai bagian penting dari kuasanya – bersama dengan kendaraan politik Golongan Karya (Golkar). Militer bak ditugaskan jadi tukang gebuk barisan kontra pemerintah. Segala macam tindakan yang mengganggu jalannya kekuasaan, militer akan pasang badan.

“Dia (Soeharto) secara perlahan-lahan meraih dukungan para pemimpin militer lain, mengganti para pejabat militer dan pegawai negeri yang bersimpati terhadap PKI dengan pejabat-pejabat yang setia kepadanya, dan selama dua setengah tahun berikutnya secara perlahan-lahan dan berhati-hati menyingkirkan Sukarno seraya berpura-pura bertindak atas nama Soekarno.”

“Pada Maret 1966 Sukarno ditekan untuk menandatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Soeharto; pada Maret 1967 Soeharto menjadi presiden sementara, dan pada Maret 1968 dia menggantikan Soekarno sebagai presiden,” ungkap Jared Diamond dalam buku Upheaval (2022).

Dwifungsi ABRI

Andil Soeharto dan Orba menggunakan militer sebagai bagian penting kekuasaan tiada dua. Soeharto bahkan menganggap kompetensi militer aktif – ABRI—dapat membawa Indonesia tumbuh besar. Soeharto bak menyetujui ide yang pernah dilontarkan tokoh militer, A.H. Nasution.

A.H. Nasution dulunya pernah menyarankan siasat 'jalan tengah' untuk militer aktif. Artinya anggota ABRI dapat berperan dalam dua sisi sekaligus – memangku jabatan sipil dan militer. Soeharto kepincut degan ide Dwifungsi ABRI.

Soeharto berharap kehadiran anggota militer aktif dalam jabatan sipil dapat melanggengkan kekuasaannya. Narasi itu membuat Soeharto segera menjalankan Dwifungsi ABRI – atau yang kerap dikenal masyarakat sebagai dwifungsi yang banyak fungsi.

Anggota militer aktif dapat menjabat segala macam jabatan publik dari level tinggi hingga tingkat kecamatan: menteri sampai camat. Hasilnya bisa dilirik di era 1970-an. Puluhan ribu anggota militer mulai masuk dan menggerakan jabatan yang seharusnya diisi oleh sipil.

Tiada yang mengganggu kekuasaan militer. Mereka terus bekerja saja. Maju atau tidaknya institusi yang mereka pegang lain soal. Kehadiran militer dalam jabatan sipil membawa masalah baru. Peran sipil dalam pembangunan bangsa mulai berkurang.

Sisi lainnya Dwifungsi ABRI juga tak mulus-mulus amat. Kebijakan itu membuat banyak pos jabatan sipil diisi oleh anggota militer yang tak punya kompetensi khusus. Memang Dwifungsi ABRI diakui bisa memuluskan kekuasaan Soeharto selama 32 tahun.

Masalah Muncul. Dwifungsi itu pula yang membawa kehancuran dari Soeharto dan Orba. Sekali Indonesia diterpa resesi pada 1998, negara tak punya siasat ampuh keluar dari jurang kebangkrutan. Soeharto pun lengser pada Mei 1998.

“Tercatat pada pertengahan 1970-an, terdapat 20.000 personel militer, sebagian besar berasal dari kesatuan Angkatan Darat, yang masuk ke ranah politik: mulai dari menteri, duta besar, gubernur, sampai camat. Bahkan juga masuk ke ranah ekonomi, seperti direktur BUMN dan pejabat bank. Jumlah tersebut terus meningkat pada dekade-dekade berikutnya sampai kejatuhan Soeharto pada Mei 1998,” ujar Dhianita Kusuma Pertiwi dalam buku Mengenal Orde Baru (2021).