JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra menyebut mustahil jika TNI akan kembali mengaktifkan dwifungsi ABRI seperti jaman Orde Baru (Orba) dulu.
Hal tersebut disampaikan Wamenhan merespons isu dwifungsi ABRI lantaran salah satu substansi revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang membuka peluang perwira menduduki sejumlah jabatan sipil.
"Kan negara demokrasi. Enggak mungkin kita balik kayak dulu lagi. Kekhawatiran itu terlalu berlebihan menurut saya," ujar Herindra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni.
Menurut Herindra, anggapan adanya dwifungsi ABRI terlalu berlebihan. Dia pun mengingatkan bahwa sudah ada aturan yang jelas terhadap permintaan personel untuk mendudukkan jabatan tertentu.
"Sekarang kan sudah diatur dengan regulasi yang ketat ya. Jadi enggak semena-mena lah ya. Semua juga sudah ada aturannya, regulasi, kita pun TNI pun kalau kirim personel ke kementerian lain tentunya juga atas permintaan dari K/L tersebut, tidak ujug-ujug. Jadi sehingga saya pikir kalau ada kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan lah ya," jelas Herindra.
Herindra menegaskan, bahwa traumatis yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi kembali. Lagipula, menurutnya, masyarakat memang membutuhkan tenaga TNI yang serba bisa.
BACA JUGA:
"Tidak bakal. Negara demokrasi kok. Itu kan zaman dulu. Jangan dibandingkan. Okelah dulu mungkin ada traumatis masa lalu. Tapi mari kita lihat dalam kondisi sekarang ini. Karena saya pikir banyak sekali tenaga-tenaga TNI yang masih kita perlukan. Seperti yang disampaikan Panglima TNI tadi," tegas Herindra.
"Di daerah konflik lihat, siapa yang ngajar, siapa yang tangani kesehatan? Dan kita enggak semena-mena lah. Pasti itu. Tentunya itu kan permintaan dari kementerian terkait," tambahnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait dwifungsi ABRI. Menurutnya, TNI sekarang terlibat dalam segala hal. Dia pun menegaskan yang terjadi saat ini adalah multifungsi ABRI, bukan lagi dwifungsi ABRI lagi seperti yang terjadi di era Orde Baru.
"Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI. Semuanya kita. Ada bencana kita di situ. Ya kan? Coba. Jadi jangan berpikir seperti itu lah. Kan demokrasi," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni.
Agus lantas memberi contoh bentuk multifungsi ABRI di Papua. Di mana, kata dia, TNI melakukan segala hal, mulai dari pelayanan kesehatan hingga memberi pendidikan.
"Sekarang di Papua. Yang ngajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan anggota saya. Terus kalian menyebut dwifungsi ABRI atau multifungsi sekarang? Kita jangan berpikir seperti itu ya. Kita untuk kebaikan negara ini," jelas Agus.
