Anies Baswedan Tak Setuju Ujian Nasional Dihapus dalam Memori Hari Ini, 27 November 2016

JAKARTA – Memori hari ini, delapan tahun yang lalu, 27 November 2016, Mantan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan mengaku tak habis pikir dengan rencana pemerintah yang ingin menghapus Ujian Nasional (UN). Anies tak setuju UN dihapus. Nilai UN penting dalam rangka sekolah lanjutan menjaring siswa.

Sebelumnya, UN pernah jadi momok menakutkan bagi siswa. UN jadi penentu kelulusan siswa. Kondisi itu membuat UN menegangkan. Siswa dibebani pikiran kalau gagal mimpi ke sekolah favorit buyar. Belakangan UN tak lagi jadi syarat utama keluluhan.  

Pemerintah Indonesia pernah menetapkan kelulusan anak sekolah murni ditentukan dari nilai UN. Keinginan itu supaya guru segera mempersiapkan mental anak didiknya untuk ujian penentuan. Pro dan kontra UN muncul.

Mereka yang mendukung menganggap UN sangat penting sebagai penentu kelulusan. Nilai sekolah saja takkan cukup. Sebab, penilaian masing-masing sekolah jauh dari kata seragam. Metode penilaiannya akan beragam.

Aspek-aspek tak penting di luar mata pelajaran kadang masuk ke dalam penilaian. Mereka yang kontra menganggap UN adalah sesuatu yang menegangkan atau menakutkan. Kondisi itu membuat banyak anak sekolah stres. Alih-alih bersemangat.

Kondisi itu membuat siswa yang melakukan ritual-ritual khusus bermunculan. Ada yang doa bersama. Ada pula dengan mengikuti seminar motivasi. Level UN bak sakral. Semuanya berubah kala Anies Baswedan mengambil alih kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era 2014-2016.

Anies lalu mendengarkan ragam masukan terkait UN. Ia menyaksikan bagaimana risaunya anak sekolah, guru, hingga orang tua tiap UN menjelang. Anies kemudian bersepakat untuk tak lagi menjadikan UN sebagai satu-satunya opsi kelulusan sedari 2015.

Kondisi itu membuat level UN tak seperti dulu. Belakangan penerus Anies Baswedan, Muhadjir Effendy justru ingin menghapus total UN dari pendidikan Indonesia. UN akan diganti dengan ujian akhir yang levelnya biasa saja.

"Pelaksanaannya tetap standar nasional. Badan Standarisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi," ujar Muhadjir sebagaimana dikutip laman detik.com, 25 November 2016.

Anies yang telah menurunkan level UN ikutan bingung. Upaya menghapus UN dianggapnya langkah kurang bijak pada 27 November 2016. Anies tak setuju UN dihapus. Ia menganggap pemerintah harus memikirkan matang-matang upaya menghapus UN.

Penghapusan UN dipandang Anies akan membawa masalah baru. Sekolah-sekolah yang ada dari jenjang SMP hingga SMA akan bingung menjaring siswa baru. Panitia seleksi yang meyakini nilai UN sebagai bagian penting proses seleksi malah dihilangkan.   

"Yang ini saya bingung, nggak tahu buat apa. Nanti kalau anak daftar dari SMP ke SMA pakai nilai apa coba. Kepala sekolah mau menyeleksi anak pakai apa, nanti kalau ke jenjang lebih tinggi pakai apa, harus dipikirkan matang-matang.”

"Kalau masalahnya UN dibuat syarat kelulusan, jadi menakutkan. Sudah dua tahun tidak jadi syarat kelulusan. Pak Mendikbud bilang UN menakutkan. Pak Mendikbud lihat nggak UN dua tahun ini sudah tidak menakutkan. Nggak ada lagi doa yang aneh-aneh, kumpul-kumpul. Jadi yang menakutkan dari UN sudah selesai dua tahun lalu," jelas Anies sebagaimana dikutip laman detik.com, 27 November 2016.