Pekerja Migran Indonesia (PMI) punya andil besar dalam mengumpulkan devisa bagi negara. Dana remitansi yang dikirim PMI untuk keluarga mereka di tanah air mencapai Rp 159,6 triliun per tahun sebelum COVID-19. Jumlah ini kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani nomor dua terbesar setelah sektor migas. Kenyataan ini membuktikan gelar pahlawan devisa untuk mereka memang sudah selayaknya disematkan.
***
Bertepatan dengan peringatan hari pekerja migran internasional 18 Desember 2021, pemerintah memberikan kado istimewa, yaitu peresmian fasilitas VVIP lounge khusus bagi PMI di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. “Hari ini, di peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, Presiden Joko Widodo secara resmi memberikan kado terbaik dan teristimewa kepada para PMI berupa berbagai fasilitas VVIP," ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat peresmian.
Pemberitan ini memang tak lepas dari andil PMI yang sudah memberikan sumbangsih pada negara. Devisa yang dikirimkan pada PMI ke tanah air jumlahnya memang perlu diapresiasi. “PMI termasuk yang terbesar kedua setelah sektor migas dalam menyumbang devisa untuk negara. Setiap tahun jumlah dana remitansi yang dikirim PMI untuk keluarga mereka di tanah air mencapai Rp159,6 triliun di tahun 1999 atau sebelum COVID-19. Tahun 2020 sumbangan PMI Rp130,2 triliun, tahun 2021 Rp127,4 triliun. Jadi tidak salah kalau PMI disebut sebagai pahlawan devisa," katanya.
Apresiasi untuk PMI yang dilakukan pemerintah kata Benny Rhamdani bukan hanya lips service. Karena ini adalah amanat langsung dari Presiden Jokowi. “Mengapa semua ini diberikan untuk PMI, ini permintaan Presiden Jokowi saat saya dilantik jadi Kepala BP2MI. Dia sudah gerah dengan berbagai praktik pemerasan dan eksploitasi yang terjadi pada PMI. Presiden amat emosianal soal PMI ini. Dia tak mau dengar lagi PMI diperas saat pulang ke tanah air,” katanya.
Benny memang bekerja keras untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi. Ia mengarahkan jajarannya di BP2MI untuk memberikan pelayanan paripurna untuk PMI. Ada call center yang bersiaga 24 jam untuk mendengar dan menerima keluhan dari PMI yang tersebar di berbagai negara. “Ini ruangan call center dan petugasnya siaga melayani keluhan PMI kapan pun. Kami siap menerima dan mencari solusi untuk keluhan mereka,” katanya menunjukkan ruang khusus bernuansa biru dengan nama Command Center di Gedung BP2MI.
Masih di ruang yang sama, ada satu lagi ruang yang menjadi pusat data realtime yang menampung data PMI. Asalnya dari daerah mana dan di tempatkan di negara mana. “Ini saya tunjukkan satu lagi ruangan yang tidak sembarang orang boleh masuk. Ayo ikut saya,” katanya. “Dari sini kita bisa memonitor seorang PMI dari mana asalnya, di mana rumahnya. Juga di negara mana dia bekerja, berapa gajinya dan siapa majikannya dan lain sebagainya. Di sini ada semua datanya tapi untuk PMI yang legal, kalau yang ilegal mohon maaf tidak ada datanya,” tukasnya.
Dari ruang itu juga bisa diketahui sejauh mana sebuah aduan atau keluhan PMI diproses oleh petugas BP2MI. PMI bisa mengetahui sampai di mana aduannya diproses dan siapa yang menangani kasusnya. Benny Rhamdani menjelaskan soal problem yang dihadapi PMI, peluang yang bisa dilakukan PMI hingga apresiasi yang diberikan negara untuk mereka yang bergelar pahlawan devisa itu. Inilah petikan wawancaranya Bersama Iqbal Irsyad, Edy Suherli, Savic Rabos dan Rifai dari VOI di kantor BP2MI belum lama berselang.
Apa saja persoalan krusial yang dihadapi PMI selama ini?
Di lapangan itu problemnya amat kompleks. Terjadi perubahan yang dinamis setiap hari, pekan dan bulan. Soal penempatan ke negara tujuan peraturannya juga dinamis sekali. Terkait penempatan PMI ilegal para sindikat yang bermain makin canggih. Mereka bisa dan punya cara untuk menghindar dari aturan hukum yang dibuat oleh negara untuk memproteksi PMI.
Problem yang kompleks ini harus dihadapi, pertama harus ada komitmen. Komitmen BP2MI, Kementerian dan Lembaga, sesuai dengan amanat yang dimiliki berdasarkan UU. Ini butuh komitmen serius untuk melaksanakannya di lapangan. Kedua hanya orang yang punya integritas yang bisa melaksanakan komitmen itu. Saya menyebutnya ada godaan syaiton yang terkutuk di lapangan pada pihak kami dari BP2MI banyak sekali. Mereka terus berupaya mengajak untuk jadi bagian dari kepentingan kotor dalam menempatkan PMI. Itu bisa terjadi kapan pun dan dengan cara apa pun.
Dan yang ketiga bagaimana tata kelola dan penempatan PMI ini akan semakin baik, dengan cara kita membuat regulasi agar bisa menjadi panduan bagi siapa pun yang ingin bekerja di luar negeri. Soal ini jelas diatur dalam pasal 27 UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri?
Ya, itu hak warga negara untuk bekerja termasuk bekerja di luar negeri. Negara tidak bisa melarang atau menentukan seseorang bisa atau tidak bekerja di luar negeri. Yang harus dilakukan negara adalah mengatur tata kelola agar perlindungan untuk PMI bisa lebih baik. Negara harus mengarahkan setiap orang yang bekerja ke luar negeri itu secara resmi. Ini sekaligus untuk menghalangi siapa pun yang berupaya menempatkan PMI secara tidak resmi atau ilegal.
Upaya untuk mengirimkan PMI secara ilegal ini terus terjadi, karena ada keuntungan besar dari situ, bagaimana menghadapi hal ini?
Negara kita sedang bertarung dengan mereka yang berupaya menempatkan PMI secara tidak resmi. Mereka itu sudah sindikat, kerjanya langsung turun ke desa-desa mengiming-imingi siapa pun yang mau bekerja di luar negri dengan cara cepat. Keuntungan yang mereka bisa dapat amat fantastis. PMI yang berangkat secara tidak resmi ini di luar pemantauan negara. Negara tidak pernah tahu mereka bekerja di negara mana, dengan siapa, berapa gajinya dan lain sebagainya.
Saat ini PMI yang resmi atau terdaftar di sistem pendataan di BP2MI ada 4,4 juta orang. Untuk yang terdaftar ini jelas semua dia bekerja di negara mana, bekerja dengan siapa, berapa gajinya dan diberangkatkan oleh perusahaan apa, dia dan tinggalnya di mana ketahuan semua.
PMI legal ada 4,4 juta, berapa banyak yang tidak resmi?
Data dari World Bank menyebutkan PMI itu ada 9 juta. Artinya yang tidak resmi 4,6 juta. Mereka tidak terdaftar dalam sistem negara dan banyak risikonya.
Apa saja risiko untuk PMI ilegal?
PMI ilegal itu rentan mengalami ekskploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gajinya tidak dibayar. Lalu pemutusan hubungan kerja sepihak juga bisa terjadi, karena tidak ada kontrak kerja yang jelas, mereka diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Jam kerja bisa lebih dari 8 jam sehari. ABK (anak buah kapal) yang ilegal saat mereka meninggal dalam tugas langsung dilarung ke lautan. PMI yang tidak resmi ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.
Kecuali kalau mereka sudah melapor ke KBRI di negara di mana mereka bekerja. Mereka akan diadvokasi, penanganan kasus sampai dibantu pemulangan ke Indonesia. Hebatnya negara ini kalau PMI sudah bermasalah, negara tidak lagi mendikotomi antara PMI legal dan ilegal. Hukum tertinggi adalah keselamatan setiap warga negara. Saat sudah tiba di tanah air proses berikutnya tanggungjawab BP2MI.
Seperti apa skema penempatan PMI selama ini?
Setiap negara punya kebijakan dan aturan masing-masing. Indonesia harus punya kerjasama saat ingin menempatkan PMI ke suatu negara. Pertama skema penempatannya bisa government to government antara Negara dengan negara. Contohnya Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Jepang, dll. Lalu yang kedua G to P (Government to Private) antara negara dengan perusahaan di negara penempatan. Ketiga ada Private to Private antara perusahaan di Indonesia dengan perusahaan di negara lain. Dalam kasus Malaysia terbesar P to P ini. Dan yang keempat ada skema mandiri, orang punya pengetahuan cukup mencari pekerjaan sendiri dan mengikat kontrak sendiri. Yang kelima ada skema UKPS, misalnya BUMN kita sebuat saja WIKA, punya proyek di sebuah negara. Mereka akan mengirimkan tenaga kerjanya ke negara tersebut. Baik skema keempat maupun kelima wajib melaporkan ke sistem negara agar bisa dilakukan pemantauan dan perlindungan terhadap PMI.
Bagaimana mengoptimalkan PMI di mancanegara untuk pertumbuhan ekonomi kita?
PMI ini potensial membantu pertumbuhan ekonomi, menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi. Mereka bisa memasarkan produk dalam negeri kepada orang-orang yang ada di lingkungan tempat mereka bekerja. Saya pernah menawarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk menjadikan PMI sebagai duta wisata. Dan ide ini diterima dan sudah ada MoU antara kami dengan Kemenparekraf. Kalau PMI berhasil promosinya, dia tidak hanya menjadi penyumbang devisa tapi juga berkontribusi untuk pertumbuhan sektor pariwisata. Ini bisa dikembangkan ke sektor lain.
BACA JUGA:
PMI menjadi salah satu sektor yang menyumbang devisa besar, berapa besar sumbangannya?
PMI termasuk yang terbesar kedua setelah sektor migas dalam menyumbang devisa untuk negara. Setiap tahun jumlah dana remitansi yang dikirim PMI untuk keluarga mereka di tanah air mencapai Rp159,6 triliun di tahun 1999 atau sebelum COVID-19. Tahun 2020 sumbangan PMI RP130,2 triliun, tahun 2021 127,4 triliun. Jadi tidak salah kalau PMI disebut sebagai pahlawan devisa.
Soal PMI kalah saing dengan pekerja dari negara Filipina misalnya, skil lebih baik dan bahasa Inggrisnya lebih lancar, bagaimana anda melihat kondisi ini?
Saya pernah bertanya kepada perwakilan negara asing yang menjadi tujuan pempatan PMI. Mereka bilang suka dengan PMI karena mereka rajin, bersih, attitudenya bagus. Kelemahan kita dengan pekerja Filipina memang Bahasa Inggris. Tapi jika dibandingkan dengan pekerja dari India, Nepal, Thailand, Bangladesh, Vietnam kita berani bersaing.
Sektor pekerjaan apa yang mendominasi pengiriman PMI dan negara mana yang paling banyak menjadi tempat penempatan?
Sektor yang paling dominan adalah sektor informal pekerja rumah tangga, lalu disusul perkebunan, industri, resto, hotel. Untuk negara tujuan selain Malaysia, ada Hong Kong, Taiwan, Singapura, Jepang, dan Italia.
Kekerasan pada PMI terjadi dan terjadi lagi, bagaimana mengatasi soal ini?
Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Tenaga Migran Indonesia sudah membagi tugas dan tanggungjawab dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah Desa, Kabupaten/Kota hingga Kemnaker dan Kemenlu serta BP2MI. Semuanya berkolaborasi untuk melindungi PMI.
Bagaimana dengan kasus perpanjangan kontrak yang dilakukan PMI setelah habis masa kontrak pada perusahaan lain di negara tempat bekerja tanpa melapor ke BP2MI?
Kasus ini cukup tinggi, dan aturan di negara penempatan itu selalu membolehkan orang melakukan perpanjangan kontrak tanpa orang tersebut kembali ke tanah air. Problemnya PMI kita tidak disiplin, mereka melakukan perpanjangan kontrak tanpa melaporkan kepada sistem kita. Yang tadinya legal berubah menjadi ilegal, karena tidak ada laporan ia bekerja di mana dan dengan siapa.
Bagaimana apresiasi pemerintah pada PMI?
Kami memberikan beragam layanan untuk PMI. Saya sering mengantar PMI yang akan ditempatkan ke suatu negara. Ada lounge khusus untuk PMI di bandara Soetta, berikutnya akan dibuat di beberapa bandara lainnya. Lalu ada jalur khusus untuk PMI saat tiba, selama ini jalur ini hanya untuk corps diplomat, Menteri, Anggota DPR RI. Inilah perhatian pemerintah untuk PMI yang sudah memberikan kontribusi untuk negara. PMI sekarang dapat surat kredensial yang bisa diberikan kepada majikan tempat mereka bekerja. Ini seperti yang dilakukan duta besar saat bertugas ke suatu negara.
Mengapa semua ini diberikan untuk PMI, ini permintaan Presiden Jokowi saat saya dilantik jadi Kepala BP2MI. Dia sudah gerah dengan berbagai praktik pemerasan dan eksploitasi pada PMI. Presiden amat emosianal soal PMI. Dia tak mau dengar lagi PMI diperas saat pulang ke tanah air. Selain itu ada juga kredit Bank untuk PMI dengan bunga rendah. KTA BNI, KUR PMI untuk membantu. Ini kolaborasi dan negara benar-benar hadir untuk membantu PMI. Kita harus lawan sindikat yang memanfaatkan PMI untuk mencari keuntungan sendiri.
Ini Prioritas Benny Rhamdani Saat Menjalankan Tugas
Sebagai pejabat publik, Kepala BP2MI Benny Rhamdani sadar hidupnya dari gaji dan uang rakyat. Karena itu kepentingan rakyat jadi prioritas baginya. Dia akan mengorbankan kepentingan anak dan istri di atas kepentingan rakyat. Menurut dia, inilah konsekwensi dari seorang pejabat publik, dedikasi mutlak untuk rakyat.
“Mengapa saya sampai begitu memprioritaskan kepentingan rakyat? Karena saya ini digaji dari uang rakyat. Saya bisa makan, minum dan menafkahi anak dan istri dari gaji yang saya terima. Sumbernya dari negara dan pendapatan negara itu salah satunya dari pajak rakyat. Jadi saya harus mengutamakan kepentingan orang yang membiayai hidup saya,” begitu dia beralasan.
Dalam istilah yang sedikit berlebihan, Benny mengatakan kalau ia akan mengorbankan dan merampas kepentingan keluarga demi kepentingan rakyat. “Bahkan saya berani mengatakan kita sebagai pejabat publik harus siap mengorbankan, bahkan merampas hak istri dan hak anak-anak untuk kepentingan rakyat. Saat rakyat membutuhkan, anak dan istri harus mengerti,” ujar pria kelahiran Bandung 3 Maret 1968 ini.
Dengan sikap yang seperti ini ia harus memahamkan anggota keluarganya agar mengerti prinsip yang ia pegang. “Memang mereka punya hak untuk menikmati hari indah di saat libur atau Sabtu-Minggu bersama saya. Mereka punya hak jalan bersama saya ke tempat wisata, menikmati pemandangan alam, pemandangan pantai dan lain-lain. Atau anak saya ingin pergi ke tempat hiburan yang biasa mereka kunjungi. Tapi semua itu nggak bisa dilakukan bersama saya saat ada keperluan mendadak, misalnya ada PMI kita yang ada masalah,” tukas pria yang sudah mengemban amanat sebagai anggota legistaltif, lalu sebagai Anggota DPD RI dan kini Kepala BP2MI.
Saat itu, perhatian Benny sudah pada problem yang ada di hadapannya. Sebagai kepala BP2MI ia tak bisa tinggal diam. “Saya harus turun dan memberikan perhatian, acara kumpul atau libur bersama anak dan istri terpaksa saya tunda di hari lain, atau kalau tak bisa ditunda saya tak bisa ikut bersama anak dan istri,” lanjut Benny yang kerap kali mengorbankan waktu liburnya untuk menangani urusan PMI.
Melayani
Persoalan yang dihadapi PMI memang tak bisa diprediksi. Kadang di hari biasa dan tak jarang di akhir pekan. “Melayani masyarakat khususnya PMI tidak bisa ditentukan dengan hari kerja Senin sampai Jumat. Kadang kala hari Sabtu ketika saya mendapatkan laporan ada masalah, ada saudara kita PMI di suatu negara mengalami persoalan. Saya harus turun ketika mendengar penampungan penuh ya dan persoalan lainnya yang muncul,” katanya.
Dan masalah yang dihadapi PMI itu, lanjut Benny tidak melulu soal pekerjaan, kadang persoalan nonpekerjaan juga menjadi persoalan. “Masalah-masalah yang dihadapi oleh para pekerja migran itu kadang tidak terkait dengan pekerjaan mereka. Masalah pribadi pun yang kita harus melayani dan membantu mencari solusi,” lanjutnya.
Pelayanan yang dilakukan Benny pada para PMI yang tersebar di seantero negara membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima masukan, aduan dan sebagainya. Meski sudah ada petugas call center yang siaga 24 jam dia tetap menyediakan waktu untuk para PMI.
Media sosial sekarang berkembang pesat juga dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan PMI. “Secara berkala saya buka live Facebook dan Instagram untuk berkomunikasi dengan para pekerja migran. Itu akunnya saya pegang sendiri. Lewat media itu saya bisa mendengar langsung keluhan mereka. Saya juga dapat informasi langsung dari para PMI. Karena tidak melalui orang ketiga saya bisa segera diambil Tindakan Bersama tim di BP2MI,” ungkapnya.
Keluarga
Di tengah kesibukan yang tinggi, melayni PMI, bagaimana Anda menjaga kesehatan? “Banyak yang bertanya kok saya tetap sehat dan tetap kuat, soalnya saya nyaris bekerja tidak kenal waktu. Alhamdulillah ini adalah karunia Allah untuk saya. Allah menjaga saya, saya serahkan semuanya pada Allah SWT. Saya masih diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan tugas yang diamanatkan kepada, melayani rakyat,” kata Benny Rhamdani yang tidak percaya aneka multivitamin yang banyak diiklankan di berbagai media.
Pria yang saat muda aktif berorgansiasi dan menjadi pemain sepakbola. Ia tergabung pada klub PS Unoson yang bermarkas di Manado. “Tahun 1993 saya pernah main di GBK dalam kompetisi antar klub, posisi saya sebagai striker. Saat itu ada tiga klub yang masuk 3 besar; Harimau Tapanuli, Perbanas dan PS Unoson. Namun saat kaki saya cidera, saya harus berhenti sebagai pemain sepakbola. Sekarang main sepakbola untuk senang-senang saja, cari keringat biar sehat,” kats pria yang tak bisa melupakan sepakbola.
Komunikasi adalah hal yang menjadi penting bagi Benny untuk menjaga hubungannya dengan keluarga di tengah kesibukan yang tinggi. “Saya memang kurang sekali intensitas bertemu dengan keluarga. Saya mengoptimalkan komunikasi, menelpon dan lain-lain,” kata alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, Manado Sulawesi Utara (1989-1997)
Ada pesan orangtunya yang mengabdi sebagai TNI, yang selalu dia ingat selalu. “Untuk memenuhi tanggungjawab kepada keluarga yang harus kamu lakukan adalah korbankan dirimu, untuk menjabwab tanggungjawab pada negara korbankan dirimu dan anak istrimu,” katanya. “Apakah yang saya lakukan ini salah, saya tidak tahu. Saya serahkan saja semuanya pada Allah SWT,” tambah Wakil Ketua Umum Bidang OKK DPP Partai Hanura 2019-2024 ini.
Untuk anak muda yang sedang merintis masa depan ia berpesan agar siap menghadapi globalisasi. “Saya mengutip dari buku The Clash of Civilizations dari Samuel P. Huntington. Untuk menghadapi globalisasi dan modernisasi hanya bisa kita siapkan dengan ketahanan agama dan budaya. Nilai-nilai agama akan mengontrol dan membuat kehidupan kita baik. Budaya bisa menjaga jatidiri kita sebagai masyarakat yang beradab,” kata Direktur TKN Jokowi-Ma’ruf Amin Pilpres 2019.
Benny Rhamdani tak setuju dengan anak muda yang terlalu mengagung-agungkan budaya Barat. “Kita harus bangga dengan budaya dan kemampuan bangsa dan negara kita. Inilah yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik terus-menerus pada bangsa dan negara,” tandasnya.
“Mengapa saya sampai begitu memprioritaskan kepentingan rakyat? Karena saya ini digaji dari uang rakyat. Saya bisa makan, minum dan menafkahi anak dan istri dari gaji yang saya terima. Sumbernya dari negara dan pendapatan negara itu salah satunya dari pajak rakyat. Jadi saya harus mengutamakan kepentingan orang yang membiayai hidup saya.”
