Program Perumahan Bersubsidi untuk PMI Mundur ke 2024, BP2MI Ungkap Alasannya

JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut, ada kemungkinan Program Perumahan Bersubsidi untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan mundur pada 2024 mendatang.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya terkait pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang belum sepenuhnya selesai.

"Saya ingin dulu launchingnya (program perubahan bersubsidi) 2023, ternyata, kan, pembahasannya alot. Saya juga enggak tahu kenapa harus alot gitu, kenapa kecenderungannya lama," kata Benny kepada wartawan usai ditemui dalam acara pelepasan kontingen PMI ke Korea Selatan, Taiwan, dan Jerman, di Jakarta, Senin, 24 Juli.

"Dan tentu harapannya mudah-mudahan 2024 ini kami sudah launching," tambahnya.

Benny menyebut, program tersebut sangat berguna bagi PMI, sehingga mereka terpacu untuk menabung dan giat bekerja di luar negeri.

"Kenapa berguna? Kalau negara memberikan program perumahan murah bagi PMI, dia akan termotivasi dalam hal disiplin menabung, karena salah satu mimpi mereka itu, kan, memiliki rumah," ujarnya.

"Nah, artinya mudah-mudahan ini terwujud," ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk meluncurkan program perumahan rumah bersubsidi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun ini.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, program perumahan rumah bersubsidi bagi PMI akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Atas izin presiden, BP2MI akan meluncurkan program Perumahan Murah Bersubsidi untuk para PMI," ujar Benny kepada wartawan, Senin, 19 Juni.

Benny mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada PMI, yang mana telah memberikan sumbangan devisa hingga Rp159,6 triliun setiap tahunnya.