Pengamat: Pemberian THR untuk PNS, TNI dan Polri Tidak Signifikan Mendongkrak Daya Beli

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) untuk PNS, TNI, dan Polri tahun ini. Pencairannya akan dilakukan pada h-10 sebelum Hari Raya Idulfitri. Dengan memberikan THR lebih cepat dibandingkan pekerja swasta yang H-7 hari sebelum Lebaran, pemerintah berharap terjadi daya beli yang lebih baik. 

Menanggapi hal ini, Ekonom Senior Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan perekonomian nasional terpuruk di masa pandemi tidak sepenuhnya karena hilangnya daya beli.

"Sebagian masyarakat bawah terutama yang terkena PHK memang mengalami penurunan daya beli. Tapi PNS, TNI dan Polri ada di kelompok atas. Sehingga, tidak banyak terpengaruh penghasilan mereka," tuturnya saat dihubungi VOI, Selasa, 20 April.

Pemberian THR untuk PNS, TNI dan Polri memang dapat mendorong konsumsi, namun tidak banyak. Tetapi, kata Piter, pada akhirnya akan membantu perekonomian bertahan di tengah pandemi.

Senada, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan mengatakan bahwa pemberian THR untuk PNS, TNI dan Polri tidak signifikan mendongkrak daya beli. Karena jumlahnya hanya 4 juta orang.

"Akan mendongak daya beli ketika ditambah pagawai swasta, petani, nelayan dan sebagainya dan jumlah mereka kan jauh lebih banyak. Jadi walaupun ada (mendorong daya beli) relatif sedikit," tuturnya.

Tauhid mewanti-wanti agar jangan sampai THR yang diberikan kepada PNS, TNI dan Polri justru ditabung bukan dikonsumsi. Apalagi mereka tidak izinkan untuk pergi ke luar kota, termasuk juga dilarang mudik 2021.

"Kalau ditabung lagi-lagi itu tidak akan berdampak pada ekonomi. Yang kita khawatirkan pemberian THR ditabung tidak dikonsumsi, karena mereka kan tidak mudik. Saat ini mereka juga tidak melakukan belanja seperti lebaran tahun lalu, tidak mudik, tidak belanja pakaian, kalaupun ada pengeluaran untuk konsumsi tidak banyak," katanya.