JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp30,6 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri. Pemberian THR secara full atau penuh ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi.
Seberapa besar pemberian THR dapat berdampak terhadap pemulihan ekonomi? Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan bahwa pemberian THR di tahun ini diharapkan bisa dijadikan bahan konsumsi oleh masyarakat. Sehingga, menurutnya akan menggerakkan ekonomi meski diakui Tauhid, dampaknya tidak terlalu besar.
"Tetapi memang kalau hanya pegawai (PNS, TNI dan Polri) saya kira masih relatif kecil dampaknya. Jadi harus diikuti dengan swasta mereka harus membayarkan THR sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Agar putaran ekonomi di daerah juga terjadi," tuturnya kepada VOI, Jumat, 23 April.
Menurut Tauhid, pemberian THR untuk PNS, TNI dan Polri ditambah oleh pihak swasta pun tidak terlalu besar dampaknya dalam mendukung pemulihan ekonomi. Sebab, di tahun ini ada beberapa kendala yang menyebabkan perputaran uang tidak maksimal. Salah satunya larangan mudik.
"Kenapa pengaruhnya tidak begitu besar? karena larangan mudik ini menurunkan perputaran uang," katanya.
Berkaca pada tahun lalu, kata Tauhid, saat Hari Raya Keagamaan terjadi perputaran uang sebesar Rp150 hingga Rp160 triliun. Namun, karena larangan mudik diterapkan maka uang yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak sebanyak ketika mudik diperbolehkan.
"Nah kalau mudik sudah dilarang sekarang otomatis itu konsumsi untuk perjalanan untuk ketika dia di kampung, transfer sosial ke kelompok masyarakat di bawahnya, ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain selama di sana termasuk wisata dan lainnya tidak dibelanjakan," ucapnya.
Sebagai contoh, kata Tauhid, seseorang yang bekerja di Jakarta, membuat dirinya tidak bisa keluar dari Ibu Kota Negara karena larangan mudik. Sehingga, biaya yang harusnya dikeluarkan untuk transportasi akan tertahan dalam bentuk tabungan.
"Dia di Jakarta, tidak butuh untuk biaya itu karena tidak kemana-mana dan sayang bensinnya. Tidak mampir ke restoran di perjalanan ketika kita mudik. Kalau dulu ketika mudik membawa angpau, tetapi karena tidak mudik uangnya dia simpan. Transfer ke keluarga dekat mungkin masih ada. Tetapi tidak sebanyak ketika dia melakukan mudik," jelasnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) pusat dan daerah sebesar Rp30,6 triliun untuk tahun 2021. Dari total anggaran yang mencapai Rp30,6 triliun ini, sebesar Rp14,8 triliun untuk daerah dan sisanya Rp15,8 triliun untuk PNS daerah.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, proses pencairan THR bagi para abdi negara baik pusat maupun daerah mulai H-10 sampai H-5 Lebaran 2021.
"Kalau dilihat jumlah belanja negara kita, jumlah THR yang akan dibelanjakan untuk pusat mencapai Rp30,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis, 22 April.
Sesmenko Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah memberikan THR lebih cepat dibandingkan pekerja swasta yang tujuh hari sebelum lebaran. Tujuannya agar terjadi daya beli yang lebih baik. Di mana, saat ini daya beli masih lemah akibat pandemi COVID-19.
"Sehingga kira-kira 10 hari terakhir sebelum Ramadhan, baik ASN maupun karyawan swasta mempunyai daya beli dan diharapkan berbelanja," ujarnya dalam program Power Lunch.
Terkait
