Pasar Tunggu Kepastian Pemangkasan Suku Bunga AS, Rupiah Berpotensi Melemah

JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis, 5 Desember 2024 diperkirakan akan bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip Bloomberg, nilai tukar Rupiah hari Rabu, 4 Desember 2024, kurs rupiah di pasar spot ditutup menguat tipis 0,05 persen di level Rp15.937 per dolar AS.

Sementara kurs rupiah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) ditutup menurun 0,04 persen ke level harga Rp15.957 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan pelaku pasar sedang gelisah menjelang pidato Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang suku bunga.

"Mata uang regional tertekan oleh lonjakan dolar minggu ini, di tengah meningkatnya ketidakpastian atas prospek suku bunga jangka panjang," ujarnya dalam keterangannya, dikutip Kamis, 5 Desember.

Selain itu, Ibrahim menyampaikan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol mengumumkan darurat militer pada hari Selasa dalam upaya untuk melawan kekuatan anti-negara di antara lawan-lawan politiknya.

Menurut Ibrahim, langkah tersebut menghadapi reaksi keras langsung, termasuk penolakan parlemen dan protes publik, yang menyebabkannya mencabut tindakan tersebut dalam beberapa jam.

Sebab itu, Bank sentral Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat untuk menstabilkan pasar domestik.

Selain itu, Kementerian Keuangan Korea Selatan mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka siap untuk menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke pasar keuangan, setelah Menteri Keuangan Choi Sang-mok mengadakan pembicaraan dengan Gubernur Bank Korea Rhee Chang-yong dalam rapat dewan bank sentral semalam.

Anggota parlemen Korea Selatan telah menuntut pemakzulan Yoon, yang menjerumuskan negara tersebut mengalami krisis politik terburuk sejak tahun 1980-an. Ketidakpastian politik di negara tersebut melemahkan sentimen investor di seluruh Asia, mengingat Korea Selatan dianggap sebagai pilar ekonomi Asia Timur.

Sementara dari dalam negeri, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan tetap diberlakukan pada tahun 2025. Pemerintah akan tetap memprioritaskan daya beli masyarakat dalam penerapan kebijakan ini.

Sebab itu, daya beli menjadi salah satu prioritas berupa subsidi dan jaring pengaman sosial akan diperkuat untuk melindungi kelompok masyarakat rentan. Kebijakan kenaikan tarif PPN ini juga mempertimbangkan struktur ekonomi secara menyeluruh.

Selama ini, insentif perpajakan lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, sehingga pemerintah ingin memastikan kebijakan perpajakan menjadi lebih adil dan efektif.