Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbesar porsi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi 30 persen dari total kredit yang disalurkan saat ini.

Menurutnya, Presiden Jokowi masih belum puas dengan kinerja kredit UMKM sekarang yang masih berada pada level 18 persen hingga 20 persen. Instruksi kepala negara ini dimaksudkan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi akibat krisis yang disebabkan oleh pandemi.

“Arahan Bapak Presiden terkait dengan pembiayaan UMKM meminta bahwa diberikan tantangan yang lebih besar agar ada peningkatan secara lompatan sehingga ditargetkan lebih dari 30 persen hingga 2024 mendatang,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta,  Senin, 5 April.

Airlangga menambahkan, salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah dengan mengubah beberapa skema aturan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Sehubungan dengan arahan Presiden terkait KUR tanpa jaminan yang selama ini batasannya di bawah Rp50 juta untuk ditingkatkan menjadi Rp100 juta,” tutur dia.

Siasat lain yang disebut Airlangga antara lain kredit UMKM non-KUR yang sebelumnya Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar diperbesar menjadi Rp20 miliar.

Sebagai informasi, realisasi KUR pada sepanjang 2020 telah berhasil menembus target 104 persen dengan nilai tidak kurang dari Rp198,53 triliun.

Angka tersebut disokong oleh KUR mikro dengan nilai pinjaman di bawah Rp10 juta yang berhasil terealisasi sebesar Rp8,49 triliun, atau 4 persen dari total dengan jumlah debitur yang mendapatkan fasilitas ini sebanyak 2,4 juta nasabah.

Kemudian, KUR kecil dengan nilai plafon Rp10 juta sampai Rp50 juta, berhasil menyalurkan Rp128 triliun atau sekitar 65 persen dari keseluruhan. Adapun, jumlah nasabah segmentasi ini disebutkan sebanyak 3,6 juta nasabah.

Selanjutnya, KUR menengah dengan plafon Rp50 juta hingga Rp500 juta mencatatkan realisasi Rp59 triliun dengan jumlah penerima 2,4 juta nasabah.

“Beberapa perubahan dan arahan dari Bapak Presiden ini diharapkan bisa segera ditindaklanjuti untuk kemudian dilaporkan kembali perkembangannya,” tutup Airlangga.