JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti porsi kredit perbankan ke sektor UMKM yang masih terbilang rendah yakni hanya 21 persen. Bahkan, kalah dari negara lainnya, seperti China.
Jokowi mengatakan porsi penyaluran kredit UMKM di China mencapai 65 persen, begitu juga Jepang sebesar 65 persen, dan India sebesar 50 persen. Karena itu, Jokowi minta perbankan mempermudah persyaratan penyaluran kredit ke UMKM.
“Pembiayaan UMKM ini harus dipermudah. Karena kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM ini baru 21 persen dari total kredit yang ada,” ujarnya dalam acara pembukaan UMKM Expo Brilianpreneur 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Desember.
Jokowi juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar membuat regulasi yang mendukung kemudahan penyaluran kredit bagi UMKM.
Salah satunya, kata Jokowi, diperluasanya kredit tanpa agunan bagi pelaku UMKM. Menurut dia, tidak semua pelaku UMKM memiliki aset untuk menjadi jaminan dalam pengajuan kredit.
“Jangan hanya melihat agunannya mana, agunannya mana. Dilihat juga dong prospeknya, enggak punya agunan, tapi prospeknya bagus, mestinya juga bisa diberikan kredit,” tuturnya.
Dengan mendapatkan akses pembiayaan, sambung Jokowi, akan membantu UMKM semakin berkembang, bahkan mencapai pasar global. Saat ini, ekspor UMKM baru sebesar 15,7 persen, masih di bawah Singapura yang sebesar 41 persen dan Thailand sebesar 29 persen.
“Ini yang menjadi pekerjaan-pekerjaan besar kita,” ucapnya.
Menanggapi arahan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya bersama Himpunan Bank Negara (Himbara), Kementerian Keuangan, BI dan OJK akan menyelaraskan regulasi yang mendukung kemudahan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM.
“Peran dari pada kebijakan ini harus diselaraskan supaya ada kemudahan akses, terutama tadi kan Bapak Presiden bicara mengenai agungan dan prospek,” kata Erick.
Hingga September 2023, kata Erick, total pembiayaan yang sudah digelontorkan Himbara kepada UMKM sudah mencapai Rp1.600 triliun. Sebanyak 83 persen dari nilai penyaluran itu berasal dari BRI.
BACA JUGA:
Erick juga bilang Himbara telah berhasil mendorong sebanyak 30 juta pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital untuk meningkatkan kelas.
“Ini cukup? Belum. Makanya kita dorong lagi hal-hal yang kondusif,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso memgatakan pada dasarnya penyaluran kredit UMKM tanpa agunan sudah mulai dijalankan. Namun, sambung dia, baru sebatas pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman sebesar Rp100 juta.
“Sebenarnya sekarang, kebijakannya untuk KUR sampai dengan Rp 100 juta itu sudah tanpa jaminan. Jadi perbanyak saja KUR yang di bawah Rp 100 juta, supaya nanti semuanya tanpa jaminan, karena kebijakannya sudah ada,” ujar Sunarso.