Bagikan:

JAKARTA - Ekonom Senior Faisal Basri menilai ada keganjilan dalam penyaluran kredit yang dilakukan Bank BRI dan Mandiri. Ia mengaku, tidak percaya kedua bank BUMN ini dapat menyalurkan kredit senilai Rp20 triliun dalam kurun waktu sangat singkat.

Pada 25 Juni, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah sepakat untuk melakukan penempatan dana senilai Rp30 triliun di bank-bank milik negara, khusus untuk BRI dan Mandiri masing-masing mendapatkan Rp10 triliun.

Bank-bank BUMN ini akan ditugaskan untuk memberikan restrukturisasi dan subsidi bunga bagi masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19 terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana tersebut nantinya harus dikembalikan oleh pemerintah.

"Katanya kementerian enggak boleh punya visi sendiri, yang dipakai visi presiden. Nah ini Erick Thohir malah punya visi sendiri, sekarang dia memperbesar peranan BUMN dalam PDB sampai 30 persen, jadi semua dikasih ke BUMN, coba cek sendiri percaya enggak BRI dan Mandiri bisa menyalurkan kredit untuk UMKM sebesar Rp20 triliun dalam waktu sekejap?," tuturnya, dalam diskusi virtual, Kamis, 13 Agustus.

Menurut Faisal, ada yang tidak beres dari penyaluran kredit ini. Dengan dana Rp20 triliun penyaluran kredit diberikan kapada ribuan UMKM, namun di tengah situasi krisis seperti saat ini, mustahil kredit dapat disalurkan kepada nasabah baru.

Lebih lanjut, Faisal menilai, penyaluran kredit oleh bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada UMKM puluhan triliun ini adalah kanibalisasi. Sebab, penerima kredit sebenarnya adalah UMKM yang sebelumnya sudah mendapat kredit. Dengan demikian, jumlah UMKM yang menerima aliran kredit sebenarnya tak bertambah.

Kalau begini, kata Faisal, penyaluran kredit ke UMKM menjadi tak efektif. Sebab, pemerintah berharap UMKM yang mendapatkan saluran kredit merata demi menghidupkan lagi sektor riil setelah dihantam pandemi COVID-19.

"Makanya, saya katakan seolah-olah penyaluran kredit meningkat tapi tidak efektif, karena itu-itu juga orangnya. Ini yang saya benci tuh itu. Saya berani jamin, taruhan saya penjara, silakan penjarakan saya kalau saya salah. Kanibalisme sudah terjadi, bukan akan. Hebat banget dalam waktu sebulan dapat nasabah baru 100 ribu nasabah UMKM yang lagi bermasalah COVID-19 ini," katanya.

Faisal mengatakan, para debitur tentu saja mau ada skema yang lebih baik, bunganya disubsidi pemerintah dan lainnya. Menurut dia, pemerintah telah dibohongi oleh bank-bank BUMN dalam penyaluran kredit ini.

"Jadi to be true, masa pemerintah enggak sensitif sih, nah ini cara membesarkan BUMN dengan cara-cara yang enggak benar. Itu Erick Thohir, ditegur presiden seharusnya," ucapnya.

Di sisi lain, Faisal menilai, Erick Thohir terlalu memaksakan penyaluran kredit untuk UMKM ini diberikan kepada Mandiri. Sebab, hal ini bukan core bisnis dari bank tersebut.

"Kita bukan mau membangun state kapitalism, kita ingin memangun bersama-sama. Masa Mandiri disuruh menyalurkan kredit BUMN ke UMKM kan enggak ada kompetensinya. Kanibalisme itu, tolong diperiksa," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya merinci realisasi penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp43,5 triliun per 22 Juli 2020. Kredit itu diberikan kepada 518.797 nasabah. 

Direktur Utama BRI Sunarso mengaku telah menyalurkan kredit dari 'celengan pemerintah' sebesar Rp24,93 triliun. Kredit itu diberikan kepada 583.517 nasabah. Penyaluran kredit ditargetkan mencapai Rp30 triliun atau tiga kali lipat dari total dana pemerintah di perusahaan.

Kemudian, Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar menuturkan perusahaan telah menyalurkan kredit dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp16,2 triliun. Kredit diberikan kepada 27.854 nasabah.

Sama seperti BRI, manajemen Bank Mandiri juga berkomitmen untuk menyalurkan kredit tiga kali lipat dari tabungan pemerintah. Artinya, target ekspansi kredit dari penempatan dana pemerintah saja mencapai Rp30 triliun.

Hingga berita ini ditulis, VOI sudah mencoba mengonfirmasi penilaian Faisal terkait kanibalisasi yang dilakukan oleh BRI dan Bank Mandiri ke masing-masing manajemen. Namun, belum ada respons dari kedua bank pelat merah tersebut.