JAKARTA - PT PLN (Persero) tengah dihadapkan pada tahun yang berat. Perusahaan setrum pelat merah tersebut menanti pembayaran utang dari pemerintah senilai Rp45,42 triliun yang hingga saat ini belum juga dibayar.
Sebagai informasi, utang itu berasal dari kompensasi tarif selama dua tahun karena kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan tarif listrik. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan, kondisi itu membuat PLN ada di ujung tanduk.
"Saya seperti mau nangis waktu berbincang dengan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. Dia bilang sampai sekarang tunggakan dari pemerintah sama sekali belum dibayar. Akibatnya kalau September 2020 belum dibayar, kolaps lah PLN," ujar Faisal Basri dalam sebuah acar webinar yang diadakan oleh Universitas Brawijaya akhir pekan lalu.
Tak hanya utang pemerintah, PLN juga terancam kolaps karena terlilit utang hingga Rp500 triliun, akibat kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp100 triliun setiap tahun selama lima tahun terakhir. Utang tersebut untuk membiayai proyek kelistrikan 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah sejak 2015.
Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima juga pernah menyampaikan keresahannya terhadap nasib PLN yang berpotensi kolaps. Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut PLN, Zulkifli Zaini bulan lalu, Aria bertanya kepada Zulkifli mengenai dampaknya ke PLN apabila pemerintah tidak segera membayar utang Rp45,42 triliun tersebut.
BACA JUGA:
Aria khawatir karena dirinya mendengar kabar PLN akan terancam bangkrut pada Oktober 2020. Aria pun bertanya terkait kebenaran akan kolapsnya PLN kepada mantan Dirut Bank Mandiri itu.
Saat itu, ada nada optimis dari Zulkifli yang menjawab perusahaan masih bisa berjalan. Apalagi kata dia, pemerintah berjanji akan membayar utang Rp45,42 triliun pada Juli 2020.
Utang pemerintah ke PLN senilai Rp45 triliun karena ada tambahan Rp3 triliun akibat kebijakan pemerintah memberikan listrik gratis ke 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon ke 7 juta pelanggan 900 VA, di mana dananya ditalangi oleh perusahaan setrum milik negara tersebut.
Zulkifli mengemukakakn, secara umum keuangan PLN akan sangat terbantu dengan dana Rp45,42 triliun ini. Dengan masuknya dana tersebut, kata Zulkifli, operasional PLN akan aman sehingga secara operasional pihaknya tetap dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
