JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti pembentukan Komite Penanganan COVID-19. Faisal menganggap langkah tersebut tak menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air. Apalagi sampai menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana.
Komite yang diketuai dan diisi oleh jajaran Menteri Koordinator di Kabinet Indonesia Maju dilengkapi beberapa menteri lainnya ini, menurut Faisal, tak lebih seperti sidang kabinet terbatas.
"Kemudian ketua pelaksananya Menteri BUMN (Erick Thohir) yang hampir semua (perusahaan) BUMN bermasalah. Selesaikan saja dulu agar BUMN-nya bisa keluar dari masalah. Artinya ketua pelaksana ini sumber dari masalah," tuturnya dalam diskusi virtual, Selasa, 28 Juli.
Menurut Faisal, Erick seharunya fokus menyelesaikan permasalahan di BUMN. Mengingat perusahaan pelat merah di bawah kementeriannya merupakan perusahaan yang berkaiatan dengan hajat orang banyak. Salah satunya, PT PLN (Persero).
"Selesaikanlah PLN, bayar itu tagihan PLN kepada pemerintah. Selesaikan Pertamina, Garuda, ini gajah semua. Itu saja enggak bisa dia urus, kok mau urus Indonesia, yang benar aja," tegasnya.
Tak hanya itu, Faisal juga menyoroti posisi Kepala BNPB Doni Monardo yang saat ini berubah berada di bawah Erick Thohir dalam penanganan COVID-19. Faisal menyinggung Doni yang kini bertanggung jawab kepada Erick.
BACA JUGA:
"Kemudian kita lihat ada Satgas, posisi Pak Doni ketua BNPB itu diturunkan tadinya dia bertanggung jawab pada presiden sekarang kepada Erick Thohir kacau ini, preferensinya ke mana," ucapnya.
Lebih lanjut, Faisal juga menyinggung posisi Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi dan Transformasi yang diisi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Menurut dia, lebih baik Budi mengurus perusahaan pelat merah.
"Urusin saja BUMN-nya. Jangan mimpi bisa urus yang lain kalau urusannya sendiri enggak diurus-urus. Urusnya soal siapa komisaris dan siapa direksi, ya repot. Dilayani debat dengan Adian Napitupulu lebih repot lagi," jelasnya
Faisal mempertanyakan, apa yang dapat diharapkan dari komite yang baru saja dibentuk ini dalam menangani dampak COVID-19. Menurut dia, pembentukan tim ini justru memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah mengatasi masalah pandemi.
"Jadi apa yang bisa diharapkan dari struktur ini? Tak ada upaya serius untuk mengendalikan virus," tuturnya.
Erick Beri Peringatan
Di sisi lain, Erick Thohir saat awal ditunjuk sebagai ketua komite tersebut mengingatkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan meski vaksin COVID-19 hasil kerja sama PT Bio Farma dengan perusahaan biofarmasi Sinovac, China, bakal beredar di awal tahun 2021.
"Vaksin ini kita pastikan akan ada tapi saya mohon masyarakat juga berdisiplin supaya kita bisa terus mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19," kata Erick dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 21 Juli.
Masyarakat, sambungnya, tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menerapkan protokol kesehatan lain untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.
Apalagi, meski angka penyembuhan terus meningkat namun angka penambahan kasus positif COVID-19 masih terus terjadi di tengah masyarakat.
"Jangan juga masyarakat berasumsi ketika ada suasana yang positif apakah vaksin atau penyembuhan meningkat, sudah waktunya kita hidup normal seperti yang dulu. Bukan," tegas Menteri BUMN ini.
Terkait
