JAKARTA - Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, ada yang salah dari proses pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, hal ini harusnya diakui oleh pemerintah agar ada perbaikan yang bisa dilakukan.
"Nah contohnya salah bagaimana? Contoh nyata nilai investasi meningkat di era Jokowi. Investasi tertinggi sepanjang sejarah juga. Tetapi kenapa investasi besar hasilnya sedikit?," tuturnya, dalam diskusi virtual, Kamis, 13 Agustus.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan, contoh konkret kesalahan lain adalah, investasi yang masuk ke Indonesia sangat banyak bahkan ratusan triliun salah satunya di industri smelter nikel. Namun, peningkatan pajak di sektor ini nol besar.
"Dan itu kementerian keuangan sudah mulai menyadari ada yang salah di pengelolaan nikel kita. Jadi investasi banyak, tetapi tetap larinya ke luar semua. Jadi kalau di-identify ini berhasil, baru kita sadar oh ada nih yang salah," ucapnya.
Faisal mengatakan, pemerintahan era Jokowi hanya menerima perbandingan kepemimpinannya dengan era sebelumnya dalam hal positif. Sementara, kritik membangun dianggap tidak ingin didengarkan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
PTPP Mulai Kerjakan Proyek Strategis Nasional, Bendungan Tamblang di Bali
13 Agustus 2020, 09:33 -
| MEMORI
Sejarah Tol Cipali: Digagas Soeharto, Dibangun SBY, Diresmikan Jokowi
11 Agustus 2020, 17:48
"Inflasi di era Jokowi juga merupakan yang terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Pemerintah bilang relevan itu membandingkan inflasi. Jadi kalau yang bagus-bagus relevan kalau yang jelek-jelek tidak relevan. Jangan curang deh pemerintah," tuturnya.
Menurut Faisal, seharusnya pemerintah bijak dalam menangani kritik yang bersifat membangun. Ia juga menekankan, bahwa dirinya tak memiliki niat lain selain ingin membantu pemerintah berkaca diri bahwa ada yang salah dalam pemerintahan.
"Fairness aja, saya tidak punya agenda apa-apa. Tetapi ingin betul betul Pak Jokowi menyadari ada yang salah di dalam proses ini. Kalau kita tidak mau menyadari ada yang salah tidak mungkin tax ratio turun," katanya.
Namun, kata Faisal, penurunan rasio pajak ini sebenernya bukan murni keselahan kepemimpinan Jokowi, hanya saja pemerintahan gagal untuk mempertahankan agar tidak semakin terperosok.
"Berarti tesis Pak Luhut selama ini salah harus dikoreksi. Kalau tidak mau dikoreksi mundur saja dia. Jadi jelas kok sumber masalahnya siapa jelas. Nah kita ingin justru membantu Pak Jokowi mengidentifikasi agar akar masalahnya terselesaikan," ucapnya.
Terkait
