Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 periode 2021 sebesar Rp130,03 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari pengadaan dan program vaksin Rp58,18 triliun, anggaran testing dan tracing Rp9,91 triliun, serta anggaran perawatan pasien COVID-19 dan insentif tenaga kesehatan Rp61,94 triliun.

“Anggaran Rp130 triliun ini sama dengan 7 kali anggaran pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai, atau 34 kali pembangunan wisma atlet, atau 4 kali pembangunan MRT, atau 81 kali pembangunan Jatiluhur. Bisa dibayangkan?” ujar dia melalui laman Instagram pribadi @smindrawati, Rabu, 31 Maret.

Menkeu menambahkan bahwa dalam dua kali masa periode APBN, instrumen fiskal ini telah melakukan upaya extraordinary guna menanggulangi dampak pandemi pada berbagai sektor.

“APBN bekerja sangat keras melindungi rakyat dan perekonomian menghadapi COVID-19,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen untuk dapat mempercepat proses pemulihan, baik dari sisi kesehatan, sosial, serta ekonomi.

“Kita terus bekerja keras memulihkan ekonomi dan memulihkan kegiatan masyarakat dengan tetap menjaga disiplin kesehatan dan menekan penyebaran serta penularan COVID-19,” tuturnya.

Terbaru, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) mengkonfirmasi telah menyetujui pinjaman pemerintah Indonesia senilai 450 juta dolar AS atau setara Rp6,5 triliun (kurs Rp14.568) guna membantu PT Bio Farma dalam memperoleh dan menyalurkan vaksin COVID-19.

Dana tersebut sedianya akan digunakan untuk pengadaan sekurang-kurangnya 65 juta dosis vaksin tambahan. Sebelumnya, ADB telah menyediakan hibah Asia Pacific Disaster Response Fund senilai 3 juta dolar AS yang disetujui pada April 2020 demi membantu Kementerian Kesehatan menyalurkan peralatan dan pasokan medis penting.

Pemerintah sendiri  memiliki komitmen untuk memberi vaksinasi COVID-19 pada 181,5 juta penduduk. Angka tersebut merupakan salah satu kegiatan vaksinasi terbesar di dunia.

Adapun, anggaran penanganan pandemi masuk dalam bujet Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertotal Rp699,4 triliun untuk tahun buku 2021.

Jumlah tersebut disebar ke beberapa sektor, yaitu sektor kesehatan Rp176,3 triliun, dukungan bagi UMKM dan koperasi Rp184,8 triliun, program prioritas Rp122,4 triliun, insentif dunia usaha Rp58,4 triliun, serta perlindungan sosial Rp157,4 triliun.

Sementara untuk realisasi dana PEN 2020 diketahui sebesar Rp579,8 triliun, atau 83,4 persen dari total bujet yang dianggarkan, yakni sebesar Rp695,2 triliun.