Basuki Sebut Kelanjutan Rencana Pembangunan Tol Puncak Ada di Kabinet Prabowo

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membangun Tol Puncak hingga kini belum terealisasikan. Padahal, tol ini diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa ada rencana untuk membangun Tol Puncak. Tol ini akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Ya, itu ada dulu, kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke Taman Bunga," ujar Basuki usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September.

Meski begitu, Basuki tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait progres dari rencana pembangunan proyek tersebut. Menurutnya, kelanjutan proyek itu akan diputuskan di era pemerintahan selanjutnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti tinggal keputusan kabinet (berikutnya) saja," kata dia.

Adapun Kawasan Puncak selama periode libur panjang Maulid Nabi 2024 kemarin mengalami kemacetan arah. Bahkan disebut-sebut ada pengguna jalan yang tewas akibat kelelahan menerobos kemacetan.

Menurut Basuki, ada sejumlah alternatif yang bisa dilakukan pemerintah guna membantu mengurai kemacetan di Puncak, salah satunya pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD). Hal ini memungkinkan pemanfaatan jalan-jalan di daerah Puncak sebagai rute alternatif.

"Saya lupa daerahnya, bagus dan sudah mulai berkembang dengan (tempat) wisata-wisata seperti pondok-pondok, bukan pondok pesantren melainkan kafe-kafe," imbuhnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, bahwa proyek Tol Puncak bukan menjadi prioritas untuk dibangun pada 2024 ini.

Pasalnya, proses kajian studi kelayakan atau feasibility study proyek tol tersebut tak kunjung rampung hingga kini.

"FS-nya belum selesai. Itu namanya FS pertimbangan kami bukan hanya teknis. Ada pertimbangan ekonomi dan lingkungan. Kalau ketiganya memenuhi baru kami anggap layak," ujar Endra saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 2 Februari.