KPUPR Gelontorkan Rp67,11 Triliun untuk Bangun 9,2 Juta Unit Rumah Selama Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp67,11 triliun untuk membangun 9.206.369 hunian selama 2015-2023, termasuk penyaluran rumah swadaya dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, penyediaan hunian layak di Indonesia tidak hanya dikhususkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan rumah harus dilayani secara baik.

"Kami berharap, ke depan program penyediaan perumahan rakyat harus terus dilaksanakan, bahkan target capaiannya ditingkatkan," ujar Basuki dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, 29 Agustus.

Adapun realisasi program penyediaan perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan sejak 2015 hingga 2023 meliputi pembangunan rumah susun (Rusun) sebanyak 65.235 unit, rumah khusus 37.516 unit, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya 1.432.278 unit serta bantuan pembangunan PSU 220.665 unit.

Dukungan pembiayaan juga diberikan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada 2015-2024 senilai Rp146,21 triliun melalui program penyaluran FLPP sebanyak 1.119.063 unit, BP2BT 30.422 unit, SSB sebanyak 805.511 unit serta SBUM sebanyak 1.529.585 unit.

Sementara pada TA 2024, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR telah menyerap anggaran pembangunan perumahan sebesar Rp4,95 triliun hingga 16 Agustus ini.

Untuk capaian fisiknya sebanyak 1.050 unit pembangunan rusun, rumah khusus sebanyak 447 unit dari target 2.705 unit, Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya sejumlah 18.578 unit dari target 83.039 unit serta Bantuan Pembangunan PSU sejumlah 12.613 unit dari target 19.650 unit.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menuturkan, capaian pembangunan perumahan dengan jumlah yang cukup besar tersebut tidak lepas dari peran seluruh stakeholder, masyarakat, pemerintah daerah, pelaku pembangunan/pengembang maupun CSR yang senantiasa berkontribusi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, baik MBR maupun non MBR.

"Kementerian PUPR menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi seluruh stakeholder bidang perumahan. Semoga ke depan, program perumahan berjalan dengan baik di lapangan," tuturnya.