Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat Tersendiri

JAKARTA — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan Rakyat yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini diharapkan dapat fokus menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kebijakan ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Prabowo bukanlah hal yang mustahil.

Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo berencana membangun 3 juta unit rumah per tahun. Rinciannya, 2 juta unit rumah di pedesaan dengan melibatkan UMKM dan 1 juta unit apartemen di perkotaan dengan melibatkan dunia usaha. Pembangunan sektor perumahan telah menyumbang besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dan jika dimaksimalkan, bisa menyumbang hingga 20 persen PDB.

Bamsoet menyarankan, pembiayaan program perumahan ini bisa dilakukan tanpa membebani masyarakat, misalnya melalui pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan. Menurut aturan, hingga 30 persen dari dana JHT sebesar Rp 460 triliun dapat digunakan untuk program perumahan pekerja. Alternatif lain adalah pembentukan dana abadi perumahan rakyat dengan menginvestasikan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 25 triliun.

“Kita bisa merealisasikan 3 juta unit rumah tanpa memberatkan masyarakat,” ujar Bamsoet dalam acara Future of Indonesia Dialogue di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi RI Rosan Roeslani, dan Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo.

Bamsoet menekankan pentingnya target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang didukung oleh pendapatan per kapita Indonesia yang kini mendekati 5.000 dolar AS, naik dari sekitar 1.000 dolar AS dua dekade lalu. Ia yakin, di bawah kepemimpinan Prabowo, stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha akan terus terjaga, seperti yang sudah terjadi di era Presiden Joko Widodo.

“Keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi kepada Prabowo akan menjadi kunci bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Ini penting untuk meningkatkan daya saing, memperbaiki regulasi, dan mendorong dunia usaha menciptakan ekosistem bisnis yang sehat,” ujar Bamsoet.

Bamsoet juga mengingatkan dunia usaha untuk mempersiapkan diri menghadapi pemerintahan Prabowo yang dikenal tegas dan cinta tanah air. Ia menekankan pentingnya prioritas kepentingan rakyat dalam setiap langkah bisnis.

Program unggulan Prabowo, seperti 3 juta unit rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi mineral dan pangan, serta pengembangan infrastruktur menjadi cermin komitmennya terhadap rakyat. Prabowo juga menargetkan pencetakan 1 juta hektar lahan sawah untuk mencapai kedaulatan pangan. Bamsoet menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus pro rakyat dan menolak kebijakan yang merugikan masyarakat, seperti pajak berlebihan dan impor yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.