Bamsoet mengingatkan, agar siapapun yang terpilih sebagai presiden, maka harus melanjutkan pembangunan nasional yang sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo.
Awalnya, Bamsoet menyinggung soal perlunya penataan kembali demokrasi di Indonesia di tengah kerja keras untuk menata ulang pembangunan ekonomi di segala bidang. Hal itu lantaran di enam bulan ke depan, tepatnya pada 14 Februari 2024 nanti, Indonesia akan menunaikan mandat
konstitusi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilihan umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden.
"Tahapan pemilu memang akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi demokrasi tak hanya berhenti pada tahap demi tahap pemilu tersebut. Demokrasi berjalan sepanjang masa bersamaan dengan kehidupan sehari-hari. Wujud demokrasi bukan sekedar siapa yang nanti memenangkan suara rakyat, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana mewarnai proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat," ujar Bamsoet dalam pidato sidang tahunan MPR, Rabu, 16 Agustus.
Dengan semangat tersebut, lanjutnya, Bamsoet mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyambut Pemilu 2024 dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga menurutnya, Pemilu dapat menjadi arena kontestasi untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa, yang akan duduk di kursi legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.
"Kita berharap, siapapun nantinya yang terpilih hendaknya meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional, konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif, dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya," kata Bamsoet.
Seiring dengan itu, mantan Ketua DPR itu mengatakan, sesuai dengan prinsip negara hukum, para pemimpin, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara harus menjadikan hukum sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Bamsoet menekankan, bahwa hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.
"Karena itu, sudah selayaknya seluruh pemimpin partai politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional dengan mendasarkan 'prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum'," tegasnya.
Politikus Golkar itu pun kembali mengingatkan bahwa siapapun yang terpilih menjadi presiden, maka wajib didukung guna kemajuan negara. Diketahui, hingga saat ini calon presiden yang akan maju yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.
"Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib kita dukung bersama-sama untuk menjalankan misi besar, menuju Indonesia Maju," pungkasnya.
BACA JUGA:
"Prabowo, Ganjar atau Anies yang dicalonkan, hendaknya meneruskan pembangunan," tambahnya.