JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.
Sekadar informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan memang awalnya dipisah saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), kedua kementerian tersebut digabung menjadi Kementerian PUPR.
Menanggapi hal ini, pengamat properti Anton Sitorus mengaku setuju dengan rencana pemisahan kementerian tersebut. Menurut dia, penyelesaian masalah perumahan di Indonesia bisa lebih fokus ditangani apabila Kementerian Perumahan yang berdiri sendiri.
“Tapi paling tidak itu sudah memberikan arahan bahwa fokus pemerintah untuk perumahan ini akan lebih besar lah dibanding sebelumnya,” katanya dalam diskusi Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta, Kamis, 10 Oktober.
Selain itu, menurut Anton, langkah Prabowo mengembalikan Kementerian PU berdiri sendiri juga lebih efektif. Apalagi sebelumnya kedua kementerian ini memang terpisah.
“Kalau saya bilang sih lebih bagus ya, karena kan dulu awalnya memang itu kan dipisah antara PU dan perumahan. Jadi kalau misalnya dibalikin lagi seperti dulu, saya pikir lebih bagus dan lebih efektif,” jelasnya.
Berdasarkan data Susenas, sambung Anton, angka backlog rumah baru di Indonesia mencapai 10 juta unit, dan jumlah rumah yang kurang layak huni mencapai 27 juta unit. Sehingga, diperkirakan kebutuhan rumah mencapai 1,5 juta per tahun sampai dengan 2045.
Menurut Anton, dalam mengatasi masalah perumahan tentunya akan sangat bergantung pada program yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jadi mengenai bisa apa enggaknya kan tergantung nanti programnya seperti apa,” ujarnya.
Prabowo Punya Ambisi Bangun 3 Juta Rumah per Tahun
Sebelumnya diberitakan, Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.
“Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun,” ujar Hashim dilansir Antara, Kamis, 10 Oktober.
SEE ALSO:
Dengan demikian, lanjutnya, nantinya akan terdapat 15 juta rumah dalam periode lima tahun pemerintahan. “Satu periode (pemerintahan) 15 juta unit rumah,” katanya.
Hashim menyampaikan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun.
“Targetnya satu juta (apartemen) di perkotaan setiap tahun, dan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun,” ujarnya.
Tag Terpopuler
#ridwan kamil #baim wong #pramono anung #hizbullah #pilkada 2024Populer
