Ada Wacana Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan, Sekjen PUPR: Saya Belum Tahu

JAKARTA - Muncul wacana pembentukan Kementerian Perumahan di era Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dengan demikian, persoalan perumahan akan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, persoalan pemisahan kementerian belum terlalu banyak dibahas di lingkup Kementerian PUPR.

Dalam masa transisi ini, Prabowo sendiri telah menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih.

"Saya belum tahu. Mungkin dengan pimpinan yang lain (sudah ada diskusi)," kata Zainal di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 2 September.

Meski begitu, sudah ada skenario terkait dengan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Perumahan.

Nantinya, pemerintah sendiri juga akan merancang Rencana Strategis (Renstra) sebagai desain pembangunan untuk pemerintahan satu periode.

"Karena, kan, bagian pembangunan perumahan apa saja intervensinya. Ada intervensi fisik membangun, ada pembiayaan. Karena tadi, kan, salah satu problem besar akses pembiayaan," ucapnya.

Di tengah isu pemisahan ini, anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 turun menjadi Rp75,63 triliun dari Rp140 triliun pada 2024 ini.

Zainal Fatah mengaku, tidak tahu menahu apakah alasan penurunan anggaran ini ada hubungannya dengan rencana pemisahan kementerian atau tidak.

"Kami enggak tahu (ada hubungan atau tidak). Tapi, seperti yang disampaikan Pak Menteri (Basuki) dulu waktu kabinet baru 2014 angkanya kira-kira seperti itu. Tapi biasanya anggaran itu minimal. Pimpinan komisi V juga sama karena disiapkan untuk pemerintahan berikutnya karena prioritasnya beda. Menurut saya, ini mekanisme tata Kelola anggaran yang diperlukan," tutur dia.

Adapun Prabowo dan Gibran mempunyai program yang akan dijalankan dalam pemerintahan mendatang.

Rencananya, Prabowo-Gibran bakal membangun 3 juta rumah.

Terkait hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meyakini alokasi anggaran untuk merealisasikan program tersebut akan lebih besar daripada program 1 juta rumah yang ada di Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Belum ada pembicaraan, kalau dahulu pak Jokowi 1 juta rumah itu bisa kami capai lebih dari 1 juta rumah. Kalau ada program 3 juta rumah, ya, menurut saya bagus, tapi belum dibahas," ujar Basuki kepada wartawan di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, dikutip Kamis, 14 Maret.