Bagikan:

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan ada wacana Kementerian Perumahan akan dipisah, alias berdiri sendiri.

Kementerian tersebut akan teralisasi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, Kementerian Perumahan tergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Pak Budi ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 13 Mei.

Pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan jika nanti Kementerian Perumahan berdiri menjadi satu instansi sendiri, maka agenda memangkas angka kekurangan stok perumahan atau backlog perumahan bisa lebih fokus diselesaikan.

“Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih erat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi,” ucap Tiko.

Saat ini, sambung Tiko, angka backlog perumahan meningkat dari 10 juta, menjadi 12 juta karena pandemi COVID-19. Pasalnya, pada saat pandemi kegiatan pembangunan hunian sangat terbatas.

“Kita harus memahami bahwa tadi disampaikan backlog kita ini meningkat, bukan menurun. Dulu seingat saya pernah 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang malah 12 juta karena COVID-19. Selama COVID-19 mungkin pengembang-pengembang sangat terbatas,” ujar Tiko.

Karena itu, Tiko juga mendorong agar Perum Perumnas bisa fokus mengembangkan hunian yang berkualitas dan strategis, serta dengan harga terjangkau. Sehingga, angka backlog perumahan bisa berkurang.

Namun, Tiko bilang dalam melaksanakan hal itu, pemerintah perlu memberikan dukungan kepada Perumnas. Misalnya dengan memberikan subsidi bunga, lahan tak terpakai, pembiayaan pembangunan proyek hunian, dan sebagainya.

“Kalau bisa dukungan pemerintah ini kuat untuk perumahan rakyat dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, penyerahan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan, termasuk juga pembiayaan,” ucap Tiko.