Bagikan:

JAKARTA - Berhembus isu pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur di pemerintahan era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kementerian ini dikabarkan akan menaungi sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Merespons hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai, sebuah organisasi merupakan kendaraan untuk mencapai visi misi dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembentukan kementerian dan lembaga baru merupakan bagian hak dari pemimpin terkait.

"Terkait Menko Infrastruktur saya kira sekali lagi, yang namanya organisasi itu vehicle untuk manajemen. Jadi, tergantung pada pimpinan untuk membentuk," kata Basuki saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat, 4 Oktober.

Basuki menilai, bukan suatu masalah apabila pemerintahan mendatang memecah sejumlah kementerian ataupun membentuk badan-badan baru. Dia mengaku, belum mengetahui jumlah final dari kementerian tahun mendatang yang disebut-sebut akan 'menggemuk'.

"Kayak mau Kementerian Keuangan atau kementerian kementerian bisa, Menteri PU dengan perumahan. Itu hanya organisasi saja," ujar dia.

"Maka makin banyak, Pak Menterinya, kan, juga koordinatornya mesti life span-nya juga harus, yang tadi 4 mungkin jadi 6. Karena kementeriannya dari 34 ke 54, belum final, kan? Belum tahu saya, tapi ini organisasi saya kira masih bisa," sambungnya.

Basuki juga belum bisa memproyeksikan apakah keberadaan Kemenko Infrastruktur ini akan membuat pemerintahan menjadi lebih efektif atau tidak. Menurutnya, hal ini bergantung pada siapa sosok yang akan menduduki posisi tersebut nantinya.

"Saya kira, ya, tergantung Menko-nya nanti. Sekarang kalau bapak ibu bandingkan antara Menko Marves, Menko PMK, Menko Perekonomian, kan, levelnya sama semua," ucapnya.

Basuki juga enggan menjawab saat ditanya kemungkinannya lanjut menjadi menteri di pemerintahan berikutnya. Menurut dia, pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab.

"Jangan tanya saya, jawabnya susah," canda Basuki.