Kementerian PUPR Bakal Lanjutkan Pembangunan 17 Bendungan Tahun Depan, Ini Detail Lokasinya

JAKARTA - Guna meningkatkan tampungan air yang dapat mendukung ketahanan pangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan pembangunan 17 bendungan di sejumlah daerah Tanah Air pada tahun depan.

Lantas, di mana saja lokasinya? Dikutip dari unggahan di akun Instagram resmi Kementerian PUPR, @kemenpupr, pada Sabtu, 28 September 2024, lokasi pembangunan 17 bendungan tersebar di Aceh, Gorontalo, hingga Pulau Jawa.

Perinciannya, Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Tiga Dihaji di Sumatra Selatan, Bendungan Bulango Ulo di Gorontalo dan Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.

Berikutnya, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan, Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan Bendungan Way Apu di Maluku.

Kemudian, ada Bendungan Mbay dan Manikin di Nusa Tenggara Timur, Bendungan Bagong di Jawa Timur, dan Bendungan Cabean di Jawa Tengah.

Selanjutnya, ada Bendungan Karangnongko, Bener, dan Jragung di Jawa Tengah. Lalu, ada Bendungan Cibeet dan Cijurey di Jawa Barat.

Komisi V DPR RI sudah menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk 2025 sebesar Rp40,59 triliun.

Sebelumnya, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp75,63 triliun. Dengan demikian, total anggaran PUPR untuk tahun depan menjadi Rp116,23 triliun.

"Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan belanja kementerian/lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11227/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp40.594.786.684.000," ujar Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2024.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan nantinya penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi serta merenovasi prasarana dan sarana sekolah yang rusak.

"Jadi nomenklaturnya ada tiga, satu untuk bendungan dan irigasi sebesar Rp11,9 triliun. Kemudian, untuk renovasi prasarana dan sarana sekolah yang banyak rusak itu sebesar Rp19,5 triliun serta untuk penyelesaian pembangunan IKN," ucap Basuki.

"(Untuk) mengoperasikan bangunan-bangunan yang sudah dibangun sampai sekarang, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (IKN) itu sebesar Rp9,19 triliun," tuturnya lagi.