Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah mengucurkan dana Rp443 triliun yang dikemas dalam bentuk bantuan sosial (bansos).

Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu, 20 November.

Mulanya, Jokowi menyinggung soal Indonesia yang bisa menghadapi masalah dunia, salah satunya pandemi COVID-19. Dikatakan, ada 96 negara yang belum bisa keluar dari dampak penyebaran virus tersebut, khususnya permasalahan ekonomi.

Tetapi, pemerintah terus berupaya untuk hadir membantu masyarakat dengan berbagai cara, satu di antaranya bansos.

"Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat. Misalnya, ini tahun 2023. Subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar Rp 443 triliun. Gede sekali ini?" ujar Jokowi.

Dana yang dikucurkan itu 'dikemas' dengan berbagai jenis bantuan. Kata Jokowi, di antaranya seperi Kartu Indonesia Sehat atau KIS.

"Di antaranya untuk KIS, kartu sehat, BPJS. Jadi yang ke rumah sakit tidak bayar lagi. Siapa yang sudah merasakan?" sebutnya.

Bahkan, dana ratusan triliun itu disebut juga dialokasikan ke sektor pendidikan. Sehingga, masyarakat bisa terbantu.

Tapi, diakui memang tak semuanya tersentuh bansos tersebut. Sebab, hanya masyarakat membutuhkan yang akan mendapatkannya.

"Kemudian, kartu pintar dan KIP Kuliah. Siapa yang putra putrinya merasakan? (Saya) bener ibu-ibu? Kemudian, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako. Ya ini tidak semua. Itu yang diberikan untuk PKH itu 9,9 juta keluarga, bukan semuanya diberikan untuk 280 juta. Kalau ibu-ibu Muslimat NU kan sudah sejahtera," kata Jokowi.