JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2021 pembangunan 1 juta rumah dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 1,1 juta unit. Program pembiyaan ini pun akan diteruskan sampai sepanjang 2021.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran untuk pembangunan rumah dengan skema FLPP tahun ini mencapai Rp16,2 triliun. Anggaran tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun lalu yakni Rp9,11 triliun.
"Kami di Kementerian PUPR, khususnya untuk pembangunan perumahan melalui skema FLPP dengan program 1 juta rumah sampai 2021 sudah terbangun 1,1 juta unit," katanya, di Jakarta, Rabu, 31 Maret.
Basuki mengatakan program 1 juta rumah akan diserap oleh BUMN perbankan yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan persentase sebesar 90 persen. Saat ini, manajemen sudah menyerap sekitar 21.000 unit rumah dengan nilai sebesar Rp2,5 triliun.
"Yang sudah terserap, sekitar Rp2,5 triliun sebanyak 21.000 unit rumah dengan target 157.500 unit rumah, itu belum termasuk rusun-rusun yang kita bangun melalui APBN," tuturnya.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, Basuki mengatakan intensitas pembangunan rumah tersebut akan disinergikan dengan program penggunaan kompor induksi atau listrik. Dengan begitu, dia mengatakan hal ini mampu mendorong penyerapan 50 persen cadangan energi listrik nasional.
"Jadi saya kira, kalau kita bisa bersinergi untuk menggunakan kompor induksi tadi. Jadi dengan pembangunan rumah yang masif ini, kalau berkomitmen dan seharusnya begitu, ini harus berkomitmen untuk bisa memanfaatkan kompor induksi dalam rangka menyerap 50 persen penyediaan energi PLN tadi," katanya.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR telah melakukan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman bersama PLN dan 9 BUMN karya. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, khususnya meningkatkan penggunaan kompor induksi di sektor rumah tangga untuk mengurangi impor LPG.