Kementerian PUPR Sebut Lelang Kontrak Pembangunan Gedung DPR/MPR RI di IKN Belum Ada

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku belum ada lelang untuk paket pekerjaan pembangunan Gedung DPR/MPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah saat ditemui usai konferensi pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan 2025 di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus.

"Belum (ada lelang Gedung DPR/MPR RI). Kami belum dikasih tugas," ujar dia.

Zainal Fatah menyebut, kemungkinan pembangunan Gedung Parlemen bakal dilakukan oleh pemerintahan mendatang, yakni di era kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, desain dasarnya sudah ada.

"Mungkin (dikerjakan pemerintahan selanjutnya). Basic design sudah ada. Kan waktu dulu kami bikin urban design macam-macam. Jadi, kan, ada (gedung) legislatif, yudikatif dan Istana Presiden," kata dia.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Gedung DPR RI di IKN belum masuk dalam rencana tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ujar Basuki kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu, 3 April.

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di IKN, itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," tambahnya.

Basuki mengatakan, tiga kementerian/lembaga tersebut adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sementara itu, Basuki belum punya target pasti kapan Gedung Parlemen itu akan dibangun di ibu kota baru. Meski begitu, dia tak menutup kemungkinan peletakan batu pertama atau groundbreaking akan dilakukan tahun depan.