Kementerian PUPR Teken Kontrak 89 Paket Khusus Pembangunan IKN Rp28 Triliun Tahun Ini

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menandatangani 89 paket khusus dalam pembangunan IKN Nusantara Tahun Anggaran (TA) 2022-2023.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan menyebut, pihaknya sudah menjalankan tender atau seleksi paket khusus IKN Tahun Anggaran 2022-2022 sebanyak 129 paket dengan total nilai Rp28,88 triliun.

"Untuk progres pelaksanaan tender seleksi paket khusus IKN di tahun 2022-2023, total paket ini kurang lebih 129 paket dengan nilai Rp28,8 triliun," kata Yudha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Februari.

Yudha mengatakan, sebanyak 16 paket masih dalam proses tender, 10 paket IKN atau senilai Rp106 miliar belum penetapan, serta enam paket IKN senilai Rp1,78 triliun sudah dilakukan penetapan.

"Sedangkan, 24 paket khusus IKN lainnya atau senilai Rp1,9 triliun belum dilakukan tender atau seleksi," ujarnya.

"Untuk yang belum melaksanakan tender atau seleksi ini karena belum lengkapnya kriteria kesiapan (readiness criteria) dan juga dokumen-dokumen yang harus mendukung dalam proses lelang," pungkas Yudha.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang 30 paket proyek pembangunan IKN Nusantara dengan nilai mencapai Rp23,7 triliun pada tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, lelang ini dilakukan untuk mencari investor yang nantinya memang pantas dan mau menggarap infrastruktur dasar. Sedangkan, anggarannya direncanakan berasal dari APBN.

"Semua nilainya ada Rp23,7 triliun. Itu untuk 30-an paket. Belum termasuk KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) tahun ini, itu hanya untuk dasar yang dikerjakan APBN melalui PUPR," kata Basuki di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 17 Januari.

Sementara, pada tahun lalu, pemerintah telah merealisasikan kontrak pembangunan IKN sebanyak 40 paket dengan total mencapai Rp25,98 triliun.