Heru Budi Proyeksi Ekonomi Jakarta Tumbuh 6,4 Persen Ketika Perpindahan Ibu Kota

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pertumbuhan ekonomi Jakarta akan tumbuh kembali pada tahun 2024, yakni ketika ibu kota negara (IKN) resmi pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2024, kata Heru, sebesar 6,4 persen, setelah adanya prakiraan perlambatan ekonomi Jakarta pada tahun ini dengan proyeksi angka 5-5,8 persen. Sementara, ekonomi Jakarta pada tahun 2022 lalu tumbuh 5,2 persen (c-to-c).

"Capaian pada tahun 2022 ini tentunya merupakan kabar baik di tengah prakiraan perlambatan ekonomi pada tahun 2023. Perekonomian Jakarta juga diproyeksikan tumbuh 6,4 persen pada tahun 2024," kata Heru dalam membuka forum konstultasi publik rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 di Balai Kota DKI, Selasa, 14 Februari.

Sementara itu, Heru menjelaskan arah pembangunan Kota Jakarta adalah peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar.

"Arah kebijakan tersebut sesuai dengan perencanaan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026," ungkap Heru.

Karena itu, konsultasi RKPD tahun 2024 ini diharapkan Heru bisa menjadi wadah bagi seluruh pemanguk kepentingan untuk berkolaborasi dan memberi masukan terhadap pembangunan Jakarta.

Dalam acara tersebut Heru berpesan kepada kepala perangkat daerah, untuk memastikan program pembangunan daerah yang direncanakan harus mampu memacu pertumbuhan yang berkualitas baik di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Program yang dimaksud meliputi penanganan banjir, kemacetan, tata ruang, hingga penanganan kemiskinan ektrem dengan target 0 persen di tahun 2024, serta target angka stunting turun di bawah 5 persen.

“Pastikan semua usulan anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah. Tidak hanya mencapai output, namun juga harus mencapai outcome dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, serta memedomani prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja. Juga, merumuskan program kegiatan yang berpotensi didanai dengan skema pendanaan atau pembiayaan selain APBD," jelas Heru.

"Dengan demikian percepatan pembangunan daerah dapat terakselerasi," imbuhnya.