JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan kembali akan terbebani akibat adanya kenaikan penambahan Pagu Indikatif untuk seluruh kementerian/lembaga sehingga pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan sulit dalam menjalankan program andalan seperti makan bergizi gratis, pembangunan IKN dan PSN lainnya.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, terdapat beberapa dampak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 jika ada penambahan Pagu Indikatif untuk seluruh kementerian/lembaga tersebut jika disetujui.
Salah satunya ruang fiskal untuk program-program dari presiden dan wakil presiden baru akan sempit kedepannya.
"Pada umumnya, pada saat masa transisi pemerintahan, diperlukan ruang fiskal yang cukup untuk bisa mengakomodir program presiden dan wakil presiden terpilih yang baru akan dilantik pada bulan Oktober nanti, termasuk melalui APBN-P di awal tahun 2025 nanti," jelasnya kepada VOI, Kamis, 13 Juni.
Terlebih, kata dia, saat ini pembahasan mengenai prioritas pembangunan pemerintahan baru melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) masih tahap pembahasan dan baru akan disahkan pada awal tahun 2025.
Josua menyampaikan, selain mengakibatkan terbatasnya ruang fiskal, penambahan pagu indikatif tersebut juga berpotensi dapat meningkatkan defisit fiskal.
"Jika seluruh usulan kenaikan anggaran tersebut disetujui dan tanpa ada re-alokasi pagu dari kementerian dan lembaga lainnya, maka bisa dipastikan total anggaran akan meningkat dan tanpa kenaikan pendapatan, maka defisit APBN akan melebar di tahun 2025," ujarnya.
Sementara terkait dengan kondisi APBN ke depannya, Josua menilai diperlukan upaya yang lebih dari pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan negara untuk bisa mengimbangi pengeluaran yang akan terjadi, termasuk diantaranya melalui pencarian sumber alternatif pendanaan dan reformasi perpajakan.
Sementara, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan dibebani beban yang cukup tinggi untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan program andalan seperti makan bergizi gratis, dan beban pembangunan IKN serta PSN lainnya.
"Maka pemerintah ya harus berhemat dan memilih memotong anggaran kementerian/lembaga yang tidak terlalu penting," ujarnya.
Menurut Huda, jika terdapat penambahan anggaran pada masing-masing kementerian/lembaga otomatis defisit akan melebar, sehingga akan ada ancaman nyata yaitu pemerintah berpontesi akan melanggar UU Keuangan Negara.
BACA JUGA:
Huda menjelaskan, ada beberapa kenaikan pada Pagu Indikatif untuk seluruh kementerian/lembaga.
Namun, ada juga beberapa kementerian yang diturunkan anggarannya.
"Saya melihatnya pagu indikatif yang berkurang ini memang ditujukan untuk penambahan belanja pemerintah terkait dengan program khusus yang saya rasa tidak akan cukup dibiayain hanya dari penerimaan negara," jelasnya
Huda menyampaikan Menteri Keuangan sering menyampaikan bahwa tahun depan, perekonomian kian tidak menentu dan akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara.
Sebab itu, tax ratio di tahun 2024 dan 2025 turun targetnya.
Tag Terpopuler
#ridwan kamil #palestina #pramono anung #pilkada 2024 #p diddyPopuler
