Di Depan DPR, Budi Karya Curhat Anggaran Kemenhub Era Prabowo-Gibran Dipangkas 35,85 Persen

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengungkapkan pagu indikatif Kementerian Perhubungan di tahun 2025, saat pemerintahaan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebesar Rp24,76 triliun.

Adapun angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13,83 triliun atau 35,85 persen dibanding dengan pagu yang didapat Kemenhub di tahun anggaran 2024 sebesar Rp38,60 triliun.

Di hadapan Komisi V DPR, Budi mengaku anggatan tersebut itu terhitung kurang. Dia bilang jika anggaran perhubungan dipangkas secara signifikan maka akan menggangu jalannya program perhubungan yang sudah disusun.

“Ada penurunan sebanyak Rp38 triliun jadi Rp24 triliun, sangat tinggi. Tentu ini mengganggu program-program yang sudah direncanakan,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu, 5 Juni.

Budi memaparkan bahwa pagu kebutuhan Kemenhub tahun 2025 adalah sebesar Rp80,63 triliun. Rinciannya, pagu kebutuhan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Rp18,14 triliun namun dalam pagu indikatif 2025 hanya Rp4,78 triliun.

Sementara Ditjen Perkeretaapian dari kebutuhan Rp14,21 triliun, hanya mendapat Rp1,65 triliun. Kemudian, Ditjen Perhubungan Darat dari kebutuhan Rp18,14 triliun, hanya mendapat Rp4,78 triliun. Sementara, Ditjen Perhubungan Laut pagu kebutuhannya Rp19,60 triliun, hanya mendapat Rp10,37 triliun.

Lebih lanjut, Budi mengatakan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 terdapat tiga poin utama yakni mewujudkan SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusi berkelanjutan.

“Kerangka pembangunan transportasi 2025 hingga 2029 fokus pada tiga aspek, tetap pada infrastruktur dasar, infrastruktur pendukung transformasi, ekokomi dan infrastruktur perkotaan serta memdukung pengembwngqn SDM dan berkaitan dengan daerah tertinggal,” jelasnya.

Karena itu, Budi meminta dukungan DPR agar anggaran untuk tahun 2025 ditambah senilai Rp15,75 triliun. Budi bilang tambahan anggaran ini dibutuhkan lantaran pagu indikatif 2025 belum mencakup subsidi transportasi, penyelenggaraan angkutan Lebaran dan Natal 2025, dan peningkatan kualitas SDM perhubungan.

“Kita harapkan bantuan dari bapak ibu komisi V membantu dan kami siap berikan data-data berkaitan dengan program apa saja yang sekiranya wajib untuk kita lakukan,” ucapnya.