JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dampak program makan siang gratis yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Sebagai informasi, program makan siang gratis merupakan program andalan dari pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa program makan siang gratis masih dalam proses perumusan dan saat ini pemerintah sedang mengkaji pagu indikatif sebagai persiapan bagi pagu anggaran yang tepat untuk melaksanakan program tersebut yang akan ditempatkan kepada kementerian/lembaga yang sesuai.
“Ini proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu, dikutip Rabu 28 Februari.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyampaikan program makan siang gratis masih dalam kajian dan perlu pertimbangan banyak hal dan dalam sebulan ke depan pemerintah masih akan lakukan pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga.
"Kan ini masih dalam program. Kalau detail ya nanti kita lihat dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga, Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," tuturnya.
Menurut Sri Mulyani untuk detail program-program baru yang masuk akan tetap dihitung termasuk program makan siang gratis. Selain itu, perhitungan membutuhkan beberapa bulan ke depan untuk dapat mengidentifikasi secara spesifik program-program prioritas pemerintah selanjutnya sambil menunggu hasil resmi Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Untuk detailnya nanti kan kita lihat masih ada sebulan dan untuk menghormati proses Pemilu ya, bagaimana nanti hasil yang sudah formal, tapi pada saat ini semua persiapan tetap dilakukan sehingga nanti pada Maret kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya namun masih dalam konteks wadah APBN yang sehat," ucapnya.
BACA JUGA:
Sri Mulyani menambahkan pertimbangan lainnya yaitu potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025 nanti. Dimana defisit APBN 2025 dirancang 2,45 persen hingga 2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio itu naik jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun ini 2,29 persen dari PDB.
"Defisitnya antara 2,45 persen - 2,8 persen dari GDP. Bapak presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih bisa tetap dijaga," katanya.
Saat ditanya apakah defisit tersebut sudah memperhitungkan program makan siang dan susu gratis, Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga (K/L) dan berbagai komitmen yang ada di 2025.
"Semuanya sudah harus masuk di situ. Ga ada yang On Top gitu ya. Jadi dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga dan berbagai komitmen yang ada," pungkasnya.