Ragam Alasan Pemerintah Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran di Sidang Kabinet

YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih belum menetapkan siapa pemenang Pilpres 2024. Kendati demikian, program makan siang gratis yang menjadi program andalan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024 sudah dibahas di kabinet era Presiden Joko Widodo. Lantas, apa alasan pemerintah bahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran?

Sebagai informasi, berdasarkan real count KPU per per 27 Februari 2024 pukul 14.30 WIB, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan 58,84 persen suara. Meski sudah unggul, KPU baru akan melakukan penetapan rekapitulasi suara pemilu presiden paling lambat 20 Maret 2024.

Alasan Pemerintah Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Soal pembahasan program makan siang gratis Prabowo Gibran dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi pada Senin, 26 Februari 2024, beberapa pihak memberikan tanggapannya. Mereka yakni Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Ali Masykur Musa, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto Apa kata mereka? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Ali Masykur Musa

Musa menyampaikan, alasan program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran ikut dibahas dalam rapat kabinet kabinet presiden Jokowi karena program tersebut akan dimasukkan dalam APBN 2025.

"Begini, pemilihan umum secara langsung, president election, itu kan apa yang menjadi kebijakan presiden terpilih akan menjadi kebijakan pemerintahan. Karena presiden terpilih akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Satu diantara kebijakannya, programnya adalah makan siang gratis untuk anak sekolah agar tidak ada stunting sehingga melahirkan generasi yang smart dan IQ yang tinggi untuk menuju Indonesia emas," kata Musa, Senin, 26 Februari, dikutip VOI.

"Karena menjadi programnya pak Prabowo mas Gibran, itu akan dibahas untuk tahun anggaran 2025, dan prosesnya dibahas di sini (sidang kabinet)," kata Musa lagi.

2. Suharso Monoarfa

Senada dengan Ali Masykur Musa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sidang kabinet ini membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menjadi acuan penyusunan APBN 2025, sehingga perlu memasukkan program-program iconic dari presiden terpilih.

"Ya memang harus memasukkan program-program iconic dari Presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan bappenas sedang menyusun itu,” ujar Suharso di Istana Merdeka, pada Senin, 26 Februari 2024.

Dia menambahkan, meski belum ada penetapan dari KPU terkait calon presiden terpilih, program Prabowo dibawa di dalam rapat penetapan APBN 2025 untuk memastikan keberlanjutan programnya.

3. Airlangga Hartarto

Sementara menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, alasan pemerintahan Joko Widodo memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 adalah untuk memastikan program tersebut bisa dilakukan dengan lancar pada tahun mendatang.

“Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. Keberlanjutan. Oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di earmaking di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksanaan RAPBN adalah pemerintah mendatang supaya bisa berjalan lancar,” ujar Airlangga di Istana Merdeka.

Pemerintah Lakukan Pelanggaran

Melansir VOI, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai pemerintah telah melakukan pelanggaran karena memasukan program makan siang gratis Prabowo-Gibran ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sebab hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi mengumumkan pemenang dalam Pilpres 2024. Proses hitung suara masih berlangsung.

"Jelas itu pelanggaran, enggak mungkin saya bilang nggak ada masalah, jadi hal yang sudah welo-welo jelas terang benderang harus kita katakan tidak benar," ujar Siti di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, 26 Februari.

Siti menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan program pasangan 02 itu 'too much too soon,' terlalu cepat. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus 'turun tangan' dalam masalah ini.