Respons Menohok Golkar soal Rapat Kabinet Bahas Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dinilai Tak Wajar

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily merespons soal rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tak wajar karena membahas program makan siang gratis yang dicanangkan Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Rapat kabinet yang digelar pada Senin, 16 Februari, kemarin itu dianggap aneh. Pasalnya, KPU belum menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. 

Meski dinilai negatif lantaran Prabowo dan Gibran belum memimpin pemerintahan selanjutnya, namun Ace mengatakan, bahwa banyak pihak yang sudah menagih janji mengenai program makan siang dan susu gratis ini. 

Oleh karena itu, kata Ace, menteri-menteri di kabinet terutama dari Partai Golkar yang juga menjadi parpol pendukung Prabowo-Gibran berkewajiban mengamankan visi misi capres dan cawapresnya jika kelak diumumkan menjadi pemenang Pilpres. 

"Ya sekarang kan begini, masalahnya adalah banyak pihak yang justru belum apa-apa sudah menagih janji, nah untuk menjawab itu semua tentu pertama kali yang harus kami pastikan adalah terutama kita dari Partai Golkar mengamankan apa yang menjadi visi misi presiden yang kami dukung," ujar Ace di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Februari.

"Salah satunya adalah bagaimana mendorong di DPR ini berbagai kebijakan yang terkait dengan program unggulan yaitu makan siang dan susu gratis," sambung Juri bicara TKN Prabowo-Gibran itu. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal menganggap aneh pemerintah sudah membahas program makan gratis dari Paslon 02 dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, kemarin. Menurutnya, rapat itu tak wajar mengingat KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.

“Memang biasanya sudah ada tim untuk menjembatani transisi kepemimpinan supaya efektif dalam perencanaan dan APBN tidak bongkar pasang. Tetapi, pembahasan di kabinet yang belum ditetapkan pemenang itu tidak wajar,” ujar Cucun, Selasa, 27 Februari. 

Cucun lantas meminta pemerintah menunggu dan menghormati proses penghitungan sah dari KPU. Dia juga mendesak agar pemerintah fokus untuk menyelesaikan berbagai program yang masih belum terealisasi.

"Selesaikan dulu program yang menjadi prioritas periode Jokowi-Ma’ruf, jangan terburu-buru bahas untuk program presiden yang lain,” kata politikus PKB ini.