PKS Tuding Makan Siang Gratis Gunakan Dana Bos, Demokrat: Tidak Perlu Berpolemik, Kita Akan Bahas di DPR

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron merespons pernyataan PKS terkait anggaran makan siang gratis yang menjadi program capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). 

Herman menilai, makan siang gratis yang sempat dibicarakan dalam rapat kabinet itu tidak perlu dijadikan polemik. Sebab kata dia, anggarannya akan dibahas di DPR. 

Herman menjelaskan, dalam pembahasan nanti DPR dan pemerintah akan mengutak-atik anggaran yang sejenis untuk dialokasikan ke program makan siang gratis. Seperti, anggaran stunting. 

"Tidak dong (memakai dana BOS). Itu kan isu yang dilontarkan tidak jelas bahwa akan menggunakan dana BOS. Kan fiskal negara itu setiap tahun meningkat dan banyak anggaran lain yang bisa dimigrasikan, anggaran stunting anggaran kekurangan gizi kan bisa dimigrasikan. Kalau itu kemudian dibutuhkan dalam satu kegiatan yang sejenis kan bisa," jelas Herman di gedung DPR, Selasa, 5 Maret. 

Menurut Herman, tidak relevan jika anggota DPR mempertanyakan soal darimana sumber makan siang gratis. Sebab kata dia, sebagai lembaga pengawasan, DPR juga menjadi pembahas anggarannya. 

Herman menyebujt belanja negara nanti akan sangat bergantung pada penyusunan anggaran 2025. Sebab kata dia, presiden terpilih nantinya akan menggunakan seperempat anggaran 2024. Kemudian sepenuhnya akan menggunakan anggaran 2025. 

"Menurut saya tidak relevan kalau anggaran makan siang gratis diwacanakan di publik oleh anggota DPR. Apalagi karena ini akan dibahas di DPR. Nanti mengenai kejelasan apakah akan menggunakan anggaran program apa, ya akan ditetapkan di DPR oleh anggota DPR bersama pemerintah," tegasnya.

"Oleh karena itu tidak perlu berpolemik kita akan bahas di DPR," imbuh Herman. 

Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PKS Fahmi Alaydroes mengkritik program makan siang gratis yang digagas oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat menyampaikan interupsi di rapat paripurna. 

Fahmi menilai program tersebut belum layak diperbincangkan, apalagi dipraktikkan oleh pemerintahan saat ini.

"Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres-cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan," kata Fahmi saya interupsi, Selasa, 5 Maret. 

Fahmi pun menuding wacana program makan siang gratis menggunakan dana BOS. Ia protes karena program tersebut mengambil jatah dana pendidikan.

"Kami sampaikan protes atau kritik jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengotak-atik program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan kita ini," katanya.