JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ali Masykur Musa blak-blakan tentang program makan siang gratis Prabowo-Gibran, yang kini banyak disorot publik melalui ngobrol bareng Eddy Wijaya di podcast EdShareOn yang tayang Rabu, 20 Maret 2024.
Ali menegaskan program makan siang gratis tidak akan menjadi beban negara, tapi justru solusi untuk menyiapkan generasi muda di masa mendatang. "Apa salahnya seorang presiden memberikan makanan kepada anak sekolah yang akan menjadi calon-calon pemimpin di negeri ini? (Kan) tujuannya agar mereka sehat dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan hal itu dimulai dari kepemimpinan Pak Prabowo," kata Ali.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2009-2014 ini memastikan anggaran program makan siang gratis akan bersumber dari APBN. Namun ia menampik wacana dana bakal disediakan pada 2029 seperti yang sempat beredar di masyarakat, pembahasannya sudah dimulai dari tahun ini alias di akhir periode Presiden Joko Widodo.
"Itu karena asumsi pokoknya Prabowo akan jadi presiden (melanjutkan kepemimpinan Jokowi). Kedua, ini adalah pemilihan langsung di mana program capres terpilih akan menjadi program negara yang tentunya akan diserap dalam mekanisme anggaran," katanya.
Ali juga tak risau dengan besarnya anggaran makan siang gratis yang ditaksir menghabiskan Rp400 triliun. Menurut mantan Ketua Umum PKB versi Gus Dur tersebut, kemampuan anggaran negara hampir Rp3.000 triliun setiap tahun. Artinya, dana Rp400 triliun masih wajar untuk program makan siang gratis.
Kendati demikian, Ali mengatakan pos anggaran makan siang gratis masih disimulasikan. Sehingga belum bisa dipastikan dana tersebut diambil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang wacananya memantik sorotan publik. "Yang pasti ini akan menjadi bagian dari pos pendidikan dan bantuan sosial. Sumbernya dari mana, ini akan ditentukan pada postur APBN-nya nanti," ucap Ali.
Ali juga membeberkan skema penyaluran anggaran program makan siang gratis. Menurut dia, program makan siang gratis ini pemain utamanya adalah pengusaha lokal di setiap daerah. Misalnya adalah koperasi di tingkat desa yang akan menyiapkan bahan pokoknya seperti telur, daging, serta susu. Tujuannya agar program ini juga ikut mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. "Jadi pengusaha besar, konglomerat, “sembilan naga”, tidak boleh ambil bagian dalam urusan ini," ucapnya.
BACA JUGA:
-
| MUSIK
Inul Daratista Kritik Keras Kebijakan Pemerintah Naikkan Pajak Hiburan
12 Januari 2024, 20:12 -
| LIFESTYLE
Noah Schnapp Klaim Jadi Korban Misinformasi Israel dan Hamas, Ingin Palestina Damai
16 Januari 2024, 23:10 -
| LIFESTYLE
Uang Jajan Anak Rp 200 Ribu Dibilang Terlalu Besar, Andre Taulany: Masa Sih?
09 Januari 2024, 22:10
Tidak Perlu ada Hak Angket Pemilu
Dalam ngobrol bareng Eddy Wijaya di podcast EdShareOn , Wakil Ketua TKN Prabowo- Gibran, Ali Masykur Musa juga menyinggung soal wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu yang akan diusulkan di DPR RI. Menurut Ali, hak angket merupakan hak konstitusional wakil rakyat. Namun, hak ini harus mempertimbangkan aspek substansi dan urgensinya.
"Dari sisi substansi akan tertolak dengan sendirinya karena persoalan Pemilu tidak ada hubunganya dengan presiden. Dari sisi urgensinya juga tidak ada karena upaya memakzulkan presiden juga salah alamat. Harus ada pelanggaran hukum dan perbuatan tercela," katanya.
Ali tak yakin hak angket ini bisa terwujud. Apalagi dia melihat ada upaya banyak partai politik untuk melobi bergabung dalam koalisi besar Prabowo-Gibran. "Jadi saya berharap tidak perlu (ada hak angket). Untuk apa dan kegunaan apa?" kata setelah bicara soal program makan siang gratis. (ADV)
Terkait
