Ditanya soal Makan Siang Gratis, Begini Jawaban Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani (Foto: dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program makan siang gratis dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025.

"Waktu kita ngomongin KEM-PPKF baru ngomongin postur besar. Tapi kalau ada yang menyampaikan oh tadi kita ngomongin makan siang gratis, setahu saya si enggak pak. Karena KEM-PPKF kita belum ngomongin," jelas Sri Mulyani pada saat Rapat Bersama Komisi XI DPR RI, Selasa 19 Maret.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa berkomentar banyak terkait program makan siang gratis pada saat ditanya DPR RI.

"Tentang makan siang gratis kami tak jawab karena di APBN kita belum ada di 2024 kan tidak ada kalau ini adalah untuk pemerintah baru bapak ibu juga paham siklus APBN kami ke bapak ibu dari KEMPPKF itu sudah ada postur besar belum sampai detailnya apalagi mau ambil BOS. ya enggaklah bu, belom," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani pemerintah belum membahas terkait belanja Kementerian/Lembaga lantaran dalam KEM-PPKF baru membahas mengenai postur besarnya saja.

"Boro-boro ngomongin belanja K/l, postur aja masih dalam bentuk range. Itu pun masih pembahasan sangat awal," jelasnya.

Sri Mulyani menjelaskan menunggu siapa Presiden terpilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menunggu siapa saja tim transisi pemerintah baru.

"Kami ini masih tunggu KPU sampaikan siapa kemudian pemerintah baru siapa sementara," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang dan susu gratis tersebut telah masuk dalam pembahasan terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang merupakan langkah awal perancangan APBN 2025.

“Masuk (KEM-PPKF 2025),” tutur Airlangga kepada awak media, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat 23 Februari 2023.