Bagikan:

JAKARTA - Program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi polemik lantaran anggarannya disebut menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Anggota Komisi X DPR dari PDIP sampai mengusulkan pembentukan kementerian khusus mengurusi program makan siang gratis ini. 

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meluruskan berita miring terkait anggaran program makan siang mencaplok dana BOS ini. Apalagi, kata dia, isu ini dikait-kaitkan dengan pernyataan Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. 

Menurut anggota Fraksi Golkar itu, pernyataan Airlangga agak dipelintir. Sebab, kata dia, program makan siang bukan mengurangi dana BOS melainkan ditransfer melalu pendistribusian dana BOS. 

"Terus terang banyak tindakan-tindakan provokatif yang bisa saja memicu konflik, contohnya kalau saya di Komisi X. Tadi saya sampaikan, ketika pak Airlangga melakukan simulasi hadir di kabupaten Tangerang, untuk simulasi mengenai makan siang gratis (MSG). Kemudian mulai muncul provokasi seolah-olah dana BOS yang ada akan diundangkan untuk membiayai makan siang gratis," ujar Hetifah dalam diskusi dialektika demokrasi di gedung DPR, Kamis, 7 Maret. 

"Itu menurut saya aneh. Sebagai pimpinan di komisi X, saya harus meng-clearkan," sambungnya. 

Legislator dapil Kalimantan Timur itu menilai, banyak pihak yang terpengaruh oleh provokasi tersebut. Baik dari satuan pendidikan, guru-guru dan orang tua.

Hetifah menerangkan, banyak yang menganggap bahwa dana BOS yang sekarang saja belum bisa memenuhi segala kebutuhan terhadap sarana dan prasarana anak dan kebutuhan lain, tiba-tiba mau dipakai untuk makan siang gratis.

"Tetapi sebetulnya keadaannya, realitanya, setelah saya cek langsung kepada situasi sebenarnya ini maksudnya apa, tidak seperti itu. Kebetulan kondisi di Tangerang itu sebagai simulasi, bisa saja mencoba dan banyak sebetulnya daerah lain bukan hanya makan siang gratis, tetapi juga ada yang ngasih seragam gratis, di mana pemerintah daerah punya kesempatan melakukan inovasi-inovasi," jelas Hetifah. 

"Nah skema yang paling mungkin dengan dana transfer dari pusat langsung ke sekolah yaitu melalui dana BOS itu. Tapi ada berapa opsi untuk bisa membiayai," sambungnya. 

Karena itu, Hetifah menilai, pernyataan Airlangga soal pendanaan makan siang melalui dana BOS agak dipelintir. Dia pun meminta para anggota DPR ikut menjaga kondusifitas pasca Pemilu 2024. 

"Kita sebagai DPR harus tentu saja wajib menjaga kondusifitas itu dan jangan menjadi provokator, untuk setiap hal-hal yang sebetulnya bisa cenderung menjadi berita hoaks. Jadi agak dipelintir situasinya seperti itu," pungkas anak buah Airlangga itu. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto, telah melakukan uji coba program makan siang gratis tersebut. 

Dalam uji coba yang dilakukan pekan lalu, disebut program makan siang gratis tidak akan mencaplok APBN, namun memakai anggaran dana BOS.

"Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga sebelum simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari.