Di Mata Anies, Ada Masalah Etika Saat Program Prabowo-Gibran Dibahas Pemerintah Sebelum Penetapan Hasil Pilpres

 JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bicara masalah etika saat menanggapi pemerintah yang mulai membahas program capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebelum penetapan hasil perolehan suara Pilpres 2024 diumumkan oleh KPU.

Menurut Anies, semangat pemerintah untuk menyelaraskan program calon pemimpin negara berikutnya, pada dasarnya adalah hal baik.

Hanya saja, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai belum saatnya program capres-cawapres diakomodasi selama penyelenggara pemilu masih memproses perhitungan suara hingga penetapan hasil sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi pemerintah mau akomodasi itu baik. Nah pertanyaannya kapan itu dimulai pengakomodasian itu? Pengakomodasian itu dimulai sesudah badan penyelenggara pemilihan umum memutuskan secara legal si A, si B, si C sebagai pemenang," kata Anies di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 1 Maret.

"Nah sesudah itu pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara Pemilu memanggil pemenang, menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukkan ke dalam RAPBN, nah itu baik. Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai, ada persoalan etika lagi di sini," lanjut Anies.

Atas dasar itu, Anies mempertsnyakan apa dasar hukum pemerintah mulai mempertimbangkan program makan siang gratis untuk dimasukkan dalam rancangan APBN saat sidang kabinet di Istana Negara tersebut.

"Jadi apa kalau ditanya, apa dasar hukum diselenggarakannya rapat membahas tentang program? Dasar hukumnya adalah keputusan final. Tapi kalau tidak ada dasar hukumnya, itu menjadi pertanyaan apa dasar hukumnya? Semangatnya baik, tapi harus punya dasar hukum karena negara bekerja mengikuti aturan hukum, bukan menggunakan selera," tegas Anies.

Diketahui, Presiden Joko Widodo membahas Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025, termasuk program makan siang gratis calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari.

"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 26 Februari.

Namun, Jokowi belakangan membantah soal adanya pembahasan program makan siang dan susu gratis di sidang kabinet paripurna.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi.