Sri Mulyani Ingatkan Pemerintahan Prabowo-Gibran Kelola APBN Harus Sehat Jangan Dipaksakan

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait adanya potensi perubahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, anggota komite IV DPD RI Tamsil Linrung menyinggung apakah adanya kepastian akan APBN Perubahan (APBN-P) atau tidak terhadap APBN 2025 dan apakah telah berdasarkan sepengetahuan Sri Mulyani selaku menteri keuangan saat ini.

Tamsil khawatir adanya APBN-P yang dilakukan hanya untuk melaksanakan program-program yang menjadi janji politik, seperti program makan siang gratis dan pelaksanaan pembangunan IKN yang menyebabkan proyek itu tidak mangkrak.

“Apakah nanti kita akan melakuan perubahan lagi karena janji-janji politik presiden yang saya kira tidak bisa kita abaikan, ada makan siang gratis, nah itu ya enggak mungkin kita abaikan,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa, 11 Juni

Tamsil menyampaikan, soal penyusunan APBN di tahun 2004 yang merupakan masa transisi pemerintahan baru dari Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terdapat perubahan APBN yang sangat berbeda dengan asumsi sebelumnya.

“Bu Menteri (Sri Mulyani) pasti ingat 2004, itu APBN perubahan luar biasa perubahan yang kita lakukan oleh anggota baru dan pimpinan Badan Anggarannya itu dulu Pak Suharso (sekarang Menteri PPN/Bappenas) ketika itu, kami ikut-ikutan aja Bu, jadi ini sekaligus buka rahasianya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyampaikan, mekanisme APBN-P sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberikan kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukannya perubahan terhadap APBN yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya.

“Kami dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun RAPBN 2025, kita juga terus berkoordinasi dan berkomuniksai dengan tim yang disampaikan oleh Pak Prabowo, sehingga kita juga mencoba memahami dan mendesain-nya sesuai dengan janji-janji maupun berbagai program,” kata Sri Mulyani.

Meski demikian, dalam penyusunan RAPBN 2025, Sri Mulyani menyampaikan akan tetap menjaga agar APBN dikelola dengan sehat dan sustainable dalam jangka menengah panjang.

Sehingga APBN tetap menjadi instrumen yang dapat membantu pembangunan.

Menurutnya, jika APBN tidak dikelola dengan baik dan dilaksanakan hanya untuk menjalankan suatu program tanpa memperhatikan kesinambungannya hanya akan menciptakan krisis bagi suatu negara.

“Dari sisi jangka panjang APBN harus terus dijaga. Sehingga kita harus terus mencari jalan tengah keseimbangan dari berbagai program yang dianggap memang sangat urgent dan penting. Dan ini semua karena urgensinya senator daerah, jangan sampai untuk mengakomodasi begitu banyak persoalan lalu APBN-nya dipaksa untuk melakukan yang beyond kemampuannya. Lalu APBN jadi jebol sendiri,” jelasnya.

Dia mencontohkan, salah satu bukti tidak terjaganya APBN dengan baik hingga menyebabkan suatu negara krisis terjadi pada Argentina.

Sri Mulyani menjelaskan, pada abad ke 19 ekonomi Argentina cukup maju hingga menjadikannya negara kaya, namun karena APBN nya tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan defisit yang terus membengkak membuat negara tersebut terjebak ke dalam middle income trap.

"Mungkin bapak-bapak ibu sekalian bisa lihat seperti Argentina, itu dalam 100 tahun dia berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable, sehingga Argentina kalau abad 19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga," ucapnya.