JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ungkapkan alokasi anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD) semakin naik tiap tahun sehingga menjadi tantangan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu kenaikan anggaran daerah diikuti dengan meningkatnya belanja kementerian/lembaga (K/L).
"Desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan dana transfer daerah yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Ini terus terang untuk APBN menjadi tantangan karena transfer ke daerah makin besar, namun belanja K/L juga makin besar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa, 11 Juni.
Adapun pada tahun 2021, alokasi anggaran transfer ke daerah mencapai Rp785,7 triliun. Tahun 2022 menjadi Rp816,2 triliun, pada tahun 2023 sebesar Rp881,4 triliun, pada tahun 2024 sebesar Rp857,6 triliun. Dan pada tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp890,6 triliun.
Selain itu belanja K/L mengalami kenaikan pada tahun 2025, contohnya untuk anggaran pendidikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025 sebesar Rp708 triliun hingga Rp741 triliun.
BACA JUGA:
"Dalam hal ini ada tumpukan overlap antara belanja daerah dengan belanja pusat dari mulai infrastruktur sampai urusan sumber daya manusia. Bebannya harus diserap APBN karena dia menjadi sumber sangat utama dari daerah untuk mendapatkan transfernya," tuturnya.
Sri Mulyani menyampaikan harmonisasi kebijakan pusat ditujukan agar selalu ada sinkronisasi dalam mewujudkan target dan prioritas dalam kesejahteraan serta pemerataan ekonomi nasional.
"Dalam pertumbuhan ekonomi kita terus pekruat dengan peranan APBN dan ABPBD dan tentu peran swasta dan investor dalam menciptakan kesemapatan kerja melalui ilkim investasi," jelasnya.
