Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini menyampaikan Laporan Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyebut bahwa pemerintah memfokuskan APBN 2023 untuk pengembangan SDM, yakni pendidikan dan kesehatan. Dia merinci alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp612,2 triliun.

“Ini akan disalurkan melalui pusat sebesar Rp237,1 triliun, dalam bentuk transfer ke daerah (TKDD) sebesar Rp305,6 triliun dan pembiayaan Rp69,5 triliun,” ujarnya melalui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 1 Desember.

Menkeu menambahkan, untuk bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun dengan belanja pusat Rp118,7 triliun serta transfer ke daerah Rp60 triliun.

“Kemudian belanja-belanja bantuan sosial di dalam rangka memberikan perlindungan saat guncangan terjadi Rp476 triliun, dimana pemerintah pusat Rp454,7 triliun dan TKDD sebesar Rp17 triliun serta pembiayaan Rp4,3 triliun,” tutur dia.

Selanjutnya, di bidang ketahanan pangan disediakan anggaran Rp104,2 triliun yang terdiri dari pusat Rp81,7 triliun transfer ke daerah Rp22,5 triliun. Lalu, bidang energi sebesar Rp341,3 triliun dengan rincian subsidi dan kompensasi energi Rp339,6 triliun serta pengeluaran di bidang energi lainnya Rp1,7 triliun.

“Infrastruktur tahun depan Rp392,1 triliun dengan pusat Rp211,1 triliun, TKDD Rp95 triliun dan pembiayaan Rp86 triliun,” katanya.

“Terakhir untuk bidang pertahanan dan keamanan TNI/Polri, termasuk juga persiapan pemilu mencapai Rp316,9 triliun,” sambung Menkeu Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan pemerintah tahun depan diharapkan bisa mengatasi tekanan yang diperkirakan lebih berat dari tahun ini.

“Saya minta kepada seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk betul-betul mengoptimalkan belanja,” tegas Kepala Negara.