Ditarget Jokowi Cari Pendapatan Negara Rp2.460 Triliun Tahun Depan, Sri Mulyani Optimistis Namun Waspada

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini mendampingi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta tersebut merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2023.

Dalam pernyataannya, Menkeu mengatakan bahwa instrumen fiskal tahun depan dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi.

“Namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Desember.

Menurut Menkeu, Kementerian Keuangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah ditargetkan menghimpun pendapatan Rp2.463 triliun. Kata dia, angka tersebut cenderung moderat dan mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga komoditas, pelemahan ekonomi global dan dampaknya ke perekonomian Indonesia.

“Kami optimistis target ini bisa dicapai dengan didukung oleh pelaksanaan reformasi perpajakan dan pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif untuk mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.

Adapun dari sisi belanja negara, periode 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Menkeu menjelaskan, belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu pertama, melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.

Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Selanjutnya, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.

Keempat, untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.

“Terakhir, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan pemilu 2024,” tegasnya.

Menkeu menambahkan, kualitas belanja negara baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus diperbaiki.

“Belanja yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna harus berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,” tegas dia.

Lebih lanjut, bendahara negara mengungkapkan sinergi belanja dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi, untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dinilai mendukung sasaran pembangunan nasional, serta menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program.

Melalui target pendapatan dan alokasi belanja itu maka APBN 2023 dirancang dengan defisit Rp598,2 triliun atau setara 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Kami mengharapkan APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun agar masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” tutup Menkeu Sri Mulyani.