APBN Mulai Defisit Rp700 Miliar pada Oktober 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Dok. ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit pada Oktober 2023 sebesar Rp700 miliar atau sebesar 0,003 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) setelah 9 bulan mengalami surplus.

Sri Mulyani menjelaskan defisit APBN ini berasal dari belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara.

Adapun realisasi pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2.240,10 triliun atau mencapai 90,9 persen dari target atau tumbuh 2,79 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp 2.240,8 triliun atau 73,2 persen dari pagu.

Angka ini mengalami kontraksi 4,68 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

“Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp700 miliar atau sebesar 0,003 persen dari PDB,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/11).

Sri Mulyani menjelaskan, antara pendapatan dan belanja negara secara nominal angkanya hampir sama, namun belanja negara ini baru 73,2 persen dari total pagu anggaran yang ada dalam UU APBN.

Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7 persen.

Meski APBN pada Oktober 2023 sudah mencatatkan defisit, namun dari sisi keseimbangan primer masih mengalami surplus Rp365,4 triliun.

"Hingga Oktober 2023 kinerja APBN on track. Sejalan dengan belanja yang semakin besar, APBN mulai mencatatkan defisit," ucapnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya akan melakukan percepatan belanja disisa 2 bulan terakhir tahun 2023.

Selaras dengan percepatan belanja tersebut APBN mulai mengalami defisit.

Selain itu Ia optimistis APBN 2023 akan mencatatkan defisit dibawah 2,3 persen dari PDB. Outlook defisit APBN tahun ini diperkriakan mencapai Rp486,4 triliun atau 2,28 persen dari PDB, atau lebih rendah dari APBN 2022 yang sebesar 2,35 persen atau Rp 460,4 triliun.